MUARA ENIM, ENIMTV – Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Semende Raya (GMPSR) melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah, di Ruang Rapat Bupati Muara Enim, Selasa (20/6/2023).
Dalam audiensi tersebut, masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah mengenai pengembangan Semende Raya sebagai Kawasan Agropolitan.
Masyarakat menyampaikan setidaknya tujuh poin penting terkait pengembangan Semende Raya Sebagai Kawasan Agropolitan.
Pertama, meminta pemerintah mengaplikasikan dan membangun infrastruktur Kawasan Agropolitan sebagaimana tertuang dalam pedoman umum pengembangan Kawasan Agropolitan Semendo.
Kedua, membangun jalan hotmix dari Pulau Panggung – Desa Segamit, Simpang Begadang – Desa Danau Gerak, dari Desa Tanjung Agung – Desa Tanjung Tiga dan dari Desa Tanjung Raya ke Desa Swarna Dwipa serta renovasi Tebing Batu Surau dengan menggunakan dana ABT 2023.
Ketiga, mengupayakan jalan alternatif dalam mengangkut hasil pertanian dan distribusi pupuk.
Keempat, Menjamin ketersediaan (stok) pupuk yang cukup untuk Kawasan Agropolitan setiap tahunnya.
Kelima, menjamin pemasaran hasil pertanian dan perkebunan di Kawasan Agropolitan.
Keenam, meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kawasan Agropolitan.
Ketujuh, mengevaluasi dinas terkait dalam hal pengembangan wilayah Semende Raya sebagai Kawasan Agropolitan.
Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah mengatakan pihaknya tidak hanya konsen pada pembangunan infrastruktur, tapi juga soft buildingnya diperhatikan, yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan, itulah mengapa Pemkab membuat Pusat Percontohan Agribisnis Usaha Kerakyatan (PPAUK).
PPAUK ini, kata dia, merupakan agro industri, intinya peran pemerintah di sini tidak hanya soal produksi, namun pemerintah akan mengkoordinir sampai ke tahap penjualan.
“PPAUK ini akan menyentuh seluruh sektor pertanian di Kabupaten Muara Enim,” tegas Kaffah.
Menurut Plt Bupati, kendala saat ini adalah anggarannya belum ada dan itu akan diwujudkan agar rakyat tidak lapar dan memiliki pekerjaan.
“Saya tidak akan tinggal diam, ini merupakan program unggulan dan saya ingin hal itu sudah jalan,” tegas orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang itu.
Soal pertanian, kata Kaffah, petani tidak perlu ragu, karena itu sudah menjadi prioritas pemerintah, penyaluran pupuk ada waktunya dan harus tepat sasaran.
“Saya ingin hal-hal yang konkret, akhir tahun ini akan kami anggarkan dan program PPAUK itu segera berjalan,” katanya.
Menyoal jalan raya, ini sudah menjadi wanti-wanti, jalan Pulau Panggung menuju Segamit jangan lagi setengah-setengah, begitupun jalan-jalan yang lainnya.
Sementara itu, Koordinator GMPRS Vian S menyampaikan bahwa, ada kegelisahan di tengah kehidupan para petani di Kawasan Agropolitan. Pihaknya mempertanyakan apa saja hak yang sudah seharusnya diterima oleh para petani di kawasan tersebut.
Ditetapkan sejak tahun 2012 sebagai kawasan Agropolitan, nyatanya berbagai sarana dan prasarana penunjang dirasa belum maksimal untuk mendukung peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran.
“Kita tidak menyaksikan adanya berbagai fasilitas penunjang di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan itu, gudang pertanian, sub terminal pertanian, ruang pertemuan, bangunan edukasi, koperasi khusus dan banyak hal penunjang lain yang memang semestinya ada, namun belum didapati,” ujar Vian.
Oleh sebab itu, akhirnya muncul pertanyaan apakah pemerintah serius untuk mewujudkan cita-cita besar mengenai Kawasan Agropolitan tersebut, sementara infrastruktur jalan saja sebagai penunjang utama masih dikeluhkan oleh masyarakat, baik penduduk lokal atau pendatang baru.
Aneh rasanya ketika Kawasan Agropolitan seolah tumbuh seperti air mengalir tanpa ada sistem pengembangan yang jelas, pupuk sulit dicari, harusnya pemerintah atau OPD terkait sudah menyiapkan hal ini dengan matang sebagai kebutuhan pokok pertanian.
“Jika mendengar pemaparan dari Plt Bupati dan OPD terkait ada keseriusan untuk meningkatkan kualitas dan mutu sarana dan prasarana penunjang Kawasan Agropolitan, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur pendukung, yaitu perbaikan jalan di kawasan itu, termasuk pengadaan pupuk,” tutup Vian.
Turut hadir mendampingi Plt Bupati dalam audiensi tersebut, di antaranya Anggota Komisi II DPRD Muara Enim M. Chandra Yanusi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Emran Tabrani, Kaban Kesbangpol Muara Enim Andi Wijaya beserta OPD terkait. (Aal)
