MUARA ENIM, ENIMTV – KASUS kelangkaan LPG 3 kg di pasaran sesungguhnya adalah kejadian klasik yang selalu berujung kepada kenaikan harga, yang disebabkan oleh tidak adanya titik keseimbangan antara permintaan (demand) dan persediaan (supply). Pertamina selaku pihak produsen yang selalu saja dituding sebagai penyebab kelangkaan, tentu tidak bisa disalahkan 100% karena hal ini terkait kepada jaringan pemasarannya yang luas.
Hal ini tentu saja benar seperti apa yang dirilis oleh Dewi Sri Utami selaku Relations & CSR Sumbagsel kepada awak media Online di Lahat beberapa waktu lalu bahwa, Pertamina hanya bisa menjamin ketersediaan stock di tingkat Pangkalan LPG dengan HET sebesar Rp15.650. Namun jika telah sampai ke tangan pengecer yang lokasinya jauh dari Pangkalan, tentu ada unsur keuntungannya sehingga harganya menjadi lebih tinggi dari harga di Pangkalan. Semahal-mahalnya beli premium di SPBU, tentu tidak akan sama di pengecer.
Karenanya, selalu disarankan oleh Pertamina dan Hiswana Migas selaku asosiasi pemasaran produk Pertamina agar masyarakat membelinya di Pangkalan LPG yang ada. Untuk Kabupaten Lahat telah ada 318 Pangkalan yang selalu siap melayani konsumen. Adapun pengawasan distribusi elpiji 3 kg (masih disubsidi pemerintah) di luar agen dan pangkalan resmi, maka Pertamina bekerja sama dengan Pemda, Hiswana Migas dan pihak Kepolisian.
Hal ini sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 26/2009 pengawasan di luar agen dan pangkalan merupakan tanggung jawab bersama. Pengawasan ini sangat penting dilakukan karena produk bersubsidi tersebut dimaksudkan oleh Pemerintah adalah untuk masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) dan pedagang kecil.
Sehingga ketentuan harganya pun tetap berpedoman kepada Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 500/56/VII/2018 tahun 2018 bahwa HET LPG 3 kg sebesar Rp15.650. Dan hal ini telah ditegaskan kembali oleh Ketua Hiswana Migas Lahat Firdaus Agoes beberapa waktu yang lalu kepada semua awak media.
SOLUSI KE DEPAN AGAR AMAN
Mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa Prabumulih adalah Kota Gas yang memiliki jaringan gas (jargas) terbesar di Indonesia dan sekarang menyusul kabupaten (tetangga dekat) Muara Enim yang sedang giat membangun jargas pula.
Tujuannya adalah untuk memangkas penggunaan LPG (terutama yg masih disubsidi) agar beralih menggunakan gas alam yang mengalir deras lintas kabupaten. Keuntungan harganya lebih efisien dibandingkan LPG, tidak repot ganti tabung, lebih aman karena rendah tekanannya dan para ibu rumah tangga akan kerja lebih praktis serta tak takut kehabisan gas tengah malam.
Program ini merupakan program pemerintah pusat yang telah dirancang di dalam road map jargas oleh Dirjen Migas. Dan sekarang ini telah ada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara mitra Komisi 7 DPR RI dari PGN, dengan paparan yang disampaikan langsung oleh Dirut PGN Suko Hartono pada 6 Juli 2020 bahwa Roadmap Pembangunan Jargas Sesuai RPJMN periode 2020-2024 dengan target 4 juta sambungan rumah tangga jargas kota hingga 2024.
Adapun rinciannya sebagai berikut: 1. Tahun 2020 sebanyak 316.000 sambungan rumah tangga (Rp3,5 T), dengan realisasi jargas APBN 2020 sebanyak 127.864 sambungan rumah tangga (Rp1,4 T); 2. Tahun 2021 sebanyak 734.000 sambungan rumah tangga (Rp8,1 T); 3. Tahun 2022 sebanyak 840.000 sambungan rumah tangga (Rp9,2 T); 4. Tahun 2023 sebanyak 800.000 sambungan rumah tangga (Rp8,8 T); 5. Tahun 2024 sebanyak 800.000 sambungan rumah tangga (Rp8,8 T).
Dengan adanya RPJMN dimaksud, maka peluang Kabupaten Lahat untuk mengajukan jargas pada tahun-tahun depan dapat dimulai dari sekarang dengan alasan perekonomian yang sangat mendukung.
Potensi gas alam dari Musi Blok yang cukup dengan jaringannya (flow line) melewati kabupaten Lahat dengan lapangan migas aktif yang dikelola oleh PT Pilona sekarang ini dengan pola KSO dengan Pertamina. Konsumen gas yang cukup besar adalah sasaran penghematan subsidi sehingga pemakaian gas LPG (terutama 3 kg) dapat tergantikan. Gas Kota Lahat nantinya dengan jargas yang diprogramkan PGN, tentu akan sangat penting setara nantinya dengan gas Kota Muara Enim, Prabumulih dan kota-kota lainnya di Indonesia.
GAS KOTA LEBIH AMAN DAN NYAMAN
Tentu saja aman jika dibandingkan dengan LPG, karena tekanan gasnya memasuki kompor hanya 0,03 BAR sedangkan LPG mencapai 7 BAR. Dengan perbandingan ini, jelas pemakaian gas kota lebih kecil risikonya (nil riskan), berbeda dengan LPG yang potensi bocor dan meledak sangat besar.
Demikian juga segi efisiensinya, bila menggunakan gas kota yang pascabayar rata-rata sebulan Rp 50 ribu. Tetapi dengan memakai LPG yang prabayar, akan menggerus kantong hingga Rp100 ribu. Di sini pula ibu-ibu rumah tangga berhemat, tidak repot ganti2 tabung, bersih, bisa dipakai kapan saja dan tinggal “klik”.
Terkenal dengan sebutan “api biru” karena benar-benar nyala apinya biru, sehingga wajan alias kuali dan peralatan dapur lainnya tidak berjelaga hitam. Para ibu rumah tangga tentu menyukai kebersihan dapurnya yang lebih utama dengan peralatan dapur yang awet mengkilap.
Berkat unsur kimia Methana 83% itu terkandung di dalam gas kota dengan Sulfur yang nol persen. Andai program ini berhasil diwujudkan di Kabupaten Lahat di tahun-tahun yang akan datang tentu lebih baik. Ikan sepat ikan gabus, dua-duanya masuk kuali, makin cepat makin bagus, kalau nggak sekarang kapan lagi. (*)
Penulis: M. Goerillah Tan (Pemerhati Lingkungan)
