oleh

BKPI Khawatir Aksi di Jakarta Soal PALI Ditunggangi Politik

JAKARTA, ENIMTV – Badan Koordinasi Pemuda Indonesia (BKPI) melakukan jumpa pers menanggapi opini liar yang berkembang di masyarakat pasca terjadinya aksi demonstrasi oleh beberapa orang yang menamakan dirinya kelompok pemuda asal Sumatera Selatan (Sumsel), di depan Gedung KPK, Jakarta beberapa hari yang lalu.

“Perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal untuk menanggapi kawan-kawan Forum Mahasiswa Sumatera Selatan (FORMASA) Jabodetabek yang telah melakukan aksi di depan gedung KPK RI, bahwa telah terjadi penggiringan opini oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang tujuannya hanya untuk memperkeruh situasi dan kondisi politik di Kabupaten PALI,” kata Ketua Badan Koordinasi Pemuda Indonesia, Jayani M. Firdaus saat menggelar jumpa pers bertempat di rumah makan Ayam Bakar Mbak Ghendis, Logoso, Pisangan, Ciputat Timur, Jumat (07/05/2021) dalam Press release yang juga diterima portal media ini.

Jayani mengatakan, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) baru saja selesai melakukan pemilihan kepala daerah yang berujung bersengketa di MK.

“Pertimbangan yang menjadi perhatian khusus karena dikhawatirkan gerakan kawan-kawan FORMASA malah ditunggangi oleh lawan politik yang belum bisa menerima kekalahan atau gagal move on pada Pilkada serentak 2020,” kata Jayani.

Selain itu dalam situasi politik yang baru selesai sengketa Pilkada, masyarakat harus ditenangkan dan mendukung H Heri Amalindo- H Soemarjono sebagai pemenang.

Baca juga:  Emosi Diomeli Sehabis Bekerja, Suami Tega Pukul Istri Siri Hingga Tewas

“Bagaimanapun Pilkada sudah selesai dan sengketa pun sudah dimenangkan oleh Heri-Soemarjono, oleh karena itu masyarakat yang sempat beda pilihan harus bisa menerima dan mendukung yang menang,” katanya.

Ia mengatakan jumpa pers ini semata-mata sebagai bentuk kepedulian terhadap Kebupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) agar tetap aman dan damai.

Ia mengajak masyarakat terutama pemuda untuk terus mengawal kepemimpinan H Heri Amalindo dengan memberikan kritikan yang konstruktif dan mendukung program yang dipandang bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten PALI.

Adapun beberapa poin yang dibacakan dalam jumpa pers itu di antaranya:

1. Meminta kepada masyarakat jangan sampai terpancing dengan penggorengan isu yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak memperkeruh kondisi politik kabupaten PALI yang baru selesai menyelesaikan sengketa Pilkada.

2. Meminta kepada kawan-kawan seperjuangan yang ada di Jakarta agar tidak melakukan aksi lanjutan untuk menghindari tuduhan negatif atas tunggangan oleh lawan politik yang belum bisa move on dari kekalahan pada Pilkada serentak tahun 2020.

3. Meminta kepada masyarakat dan semua pihak yang punya kepentingan di Kabupaten PALI untuk bisa kembali merajut persaudaraan yang nyaris retak karena beda pilihan politik dan bersinergi untuk sama-sama memajukan Kabapaten PALI tercinta.

Baca juga:  Bupati Kuansing Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Suap Perizinan Perkebunan

4. Meminta kawan-kawan seperjuangan yang masih peduli terhadap kemajuan Kabupaten PALI untuk terus mengawal kepemimpinan Bapak H Heri Amalindo-H Soemarjono dengan kritikan yang konstruktif atau membangun sekaligus mendukung semua program yang bermanfaat terhadap masyarakat.

Pengamat: Aksi Tersebut Seolah-olah Pertarungan Politik lokal di PALI belum berakhir

Pengamat Politik yang juga Forum Demokrasi Sriwijaya, Bagindo Togar Butar Butar, mengatakan, aksi tersebut seolah-olah pertarungan politik di PALI belum berakhir.

“Baru saja usai PSU 21 April yang lalu, dimana hasilnya memperkuat posisi kemenangan Paslon Bupati nomor urut 02, H Heri Amalindo-H Soemarjono atas kompetiternya DHDS no urut 01, ada sekelompok mahasiswa asal sumatera selatan melakukan aksi didepan Gedung KPK di Jakarta. Aksi itu menyoroti tentang dugaan rekayasa dan praktek korupsi suatu proyek di Kabupaten PALI. Atas berlansungnya Aksi tersebut, seolah olah “pertarungan” memperebut kepemimpinan pemerintahan di daerah itu belum berakhir,” ujar Bagindo pada awak media, Jum’at (07/05/21).

Bagindo berpendapat, dapat dimaklumi, bila publik berasumsi atau seolah-olah bahwa aksi tersebut adalah suatu pesanan.

“Alias terkesan belum legowo total menerima kegagalan,” sindir Bagindo.

Lanjutnya, pada dasarnya gerakan atau aksi perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah, apalagi bila dilakukan oleh para kaum muda terpelajar, sebagai representasi sikap kritis mereka mengawasi proses pembangunan di negeri ini.

Baca juga:  Wapres Tegaskan Pemerintah Akan Terus Tingkatkan Kesejahteraan Guru

“Tetapi kecerdasan memilih momentum, issue dan tujuan gerakan butuh kajian multi variabel juga persepsi yang komprehensif, serta objektif. Sehingga, jelas terukur capaian dan efektif maksud maupun tujuan aksi tersebut. Artinya gerakan kritis bukan ditumpangi oleh ekspresi ketidakpuasan pribadi atau kelompok yang bermuatan interest politik sesaat,” paparnya.

Di sisi lain, perlu juga diapresiasi adanya sekelompok anak muda yang berbeda melakukan upaya pencerahan terhadap pelaku aksi beberapa hari yang lalu itu, agar lebih mengutamakan rasionalitas, serta kesadaran kolektif demi kontinuitas, juga akselerasi pembangunan di Kabupaten PALI.

“Tentu saja semua perihal di atas bisa dimaklumi, yang merupakan respon sosial unit masyarakat yang peduli akan keberlansungan pemerintahan yang berkomitmen merumuskan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan para warganya.

“Bukankah itu wujud dinamika yang pantas untuk di apresiasi oleh elite pemerintahan daerah berikut jajarannya. Apalagi kualitas plus equitas kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis selalu mampu menghargai sikap kritis masyarakat yang diayominya. Dimana, kelak kemajuan, keberadaan dan kemanfaatan realisasi pembangunan kedepan di Kabupaten PALI semakin merata dirasakan rakyatnya,” Bagindo mengakhiri.(tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *