oleh

Oknum Mantan Kades Sinar Harapan Mulya OKI Diduga Pungut Biaya Sertifikat PTSL Jutaan Rupiah

OKI, ENIMTV – Sebanyak 65 warga Desa Sinar Harapan Mulya, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengaku tertipu oleh oknum mantan Kades Sinar Harapan Mulya, Tarmizi yang memungut biaya pembuatan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan besaran bervariasi, mulai dari Rp1,6 juta sampai Rp3,6 juta, padahal biaya PTSL sendiri oleh pemerintah hanya dikenakan sebesar Rp200 ribu.

Kendati rela membayar dengan harga tinggi, namun sertifikat lahan mereka tak kunjung terbit dari pihak ATR/BPN Kabupaten OKI dari 2017 hingga sekarang,

“Kami merasa tertipu oleh oknum mantan kepala desa tersebut, yakni pak Tarmizi.” kata Ernani, salah satu warga Desa Sinar Harapan Mulya, yang juga menyetor uang kepada Tarmizi saat ditemui di Mapolres OKI, Kamis (25/2/2021).

Baca juga:  HUT Adhyaksa ke-61, Kajari OKI Terima Penghargaan Sahabat Pers dari SMSI

Menurut Ernani, dia bersama warga sudah sering menemui Tarmizi menanyakan perihal sertifikat tanah mereka yang belum juga terbit, padahal mereka sudah memberikan uang untuk biaya pembuatan sertifikat PTSL itu.

“Tapi saat ditemui, yang bersangkutan tidak ada itikad baik, justru berkilah kalau dirinya tidak makan uang yang mereka setor itu melainkan uang tersebut disetor dengan oknum bernama Madi padahal pak Tarmizi yang memungut langsung dana tersebut, beserta bukti materai.” jelas Ernani.

Lanjut Ernani, merasa tidak puas karena tidak ada kejelasan kapan terbitnya sertifikat lahan mereka, dia pun mendatangi kantor ATR/BPN Kabupaten OKI, menemui Kasi Pelayanan PTSL, Beni.

Baca juga:  Kapolri Pimpin Sertijab PJU Mabes Polri dan Lantik 8 Kapolda

“Kata pak Beni sertifikat akan diterbitkan, namun kami dengan masyarakat lainnya harus kembali menyetor dana Rp200 ribu lagi,” ucapnya.

Akhirnya, sambung Ernani, mereka menyepakati hal tersebut.

“Besoknya saya bawa uang dengan warga, agar sertifikat kami dibuatkan, tapi pada saat di loket pendaftaran berubah dari kesepakatan, pihak ATR/BPN minta satu berkas Rp2,8 juta. jelas kami tidak mau, dari kesepakatan awal Rp200 ribu per berkas, justru naik Rp2,8 juta,” terangnya.

Terpisah, Kepala ATR/BPN Kabupaten OKI, Moch Zamili saat dikonfirmasi terkait pemasalahan itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan (Ernani) pernah menemui dirinya terkait hal tersebut.

Sebenarnya, kata Zamili, ada 200 berkas PTSL yang masuk pada tahun 2017 lalu milik masyarakat Desa Sinar Harapan Mulya dari hasil verifikasi, sebanyak 65 berkas yang dikembalikan tidak bisa diproses karena tidak mencukupi syarat.

Baca juga:  HPN 2021, SMSI Ikut Membangun yang Tersisa

“Sisanya bisa diterbitkan sertifikatnya,” terang Zamili.

Sementara, lanjut dia, 65 berkas tidak bisa diterbitkan termasuk rombongan Ibu Ernani ini, berkas sudah dikembalikan pada tahun 2017 itu,

“Jadi saya rasa bukan kesalahan dari ATR/BPN,” ungkapnya.

Kalau memang warga ingin membuat sertifikat tersebut, jelas Zamili, pendaftaran harus melalui jalur biasa.

“Bisa saja diterbitkan tapi lewat jalur biasa, karena program PTSL sudah tidak ada, itu saja solusinya,” paparnya.

Dia menyarankan sebaiknya bisa menanyakan langsung kepada oknum kades yang semula memungut biaya tersebut. (SMSI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *