MUARA ENIM, ENIMTV – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., mengungkapkan bahwa selama kurang lebih satu setengah tahun menjabat sebagai Wakil Bupati Muara Enim, tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pembahasan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan Sumarni saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Kamis (11/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Plh Sekda Emran Tabrani, Staf Ahli, Asisten, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Muara Enim serta Camat.
Sebagaimana diketahui, Sumarni resmi mengemban tugas menjabat sebagai Plt Bupati Muara Enim setelah menerima Surat Keputusan Plt dari Gubernur Sumsel, Rabu (10/6) kemarin.
Penunjukkan tersebut menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Muara Enim Nonaktif H. Edison yang telah ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di hadapan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sumarni secara terbuka mengaku tidak memiliki gambaran menyeluruh terkait sejumlah program yang sedang berjalan karena selama ini tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunannya.
“Lebih baik saya sampaikan terus terang, bukan hanya 2026 tetapi dari tahun 2025, saya tidak pernah dilibatkan, baik dalam perencanaan maupun pembahasan anggaran,” ungkap Sumarni.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri setelah dirinya menerima amanah sebagai Plt Bupati Muara Enim.
Oleh karena itu, ia merasa perlu memperoleh data dan informasi secara menyeluruh mengenai program yang telah direncanakan maupun yang sedang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
“Bagaimana saya mau melihat dan melanjutkan program-program ini jika saya tidak mengetahui secara detail. Karena itu nanti saya akan meminta seluruh OPD melakukan paparan mengenai kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan hingga Juni 2026, termasuk permasalahan dan solusi yang ada,” ujarnya.
Sumarni menegaskan bahwa langkah tersebut penting dilakukan agar seluruh jajaran pemerintah memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.
Ia juga menilai tugas yang diembannya saat ini tidak ringan, terlebih di tengah upaya pemerintah daerah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita harus menyatukan persepsi terlebih dahulu. Saya tidak mau meraba-raba. Tugas ini berat dan kita harus memperbaiki sistem serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegasnya.
Selain meminta pemaparan dari seluruh OPD, Sumarni juga menegaskan akan memperkuat sistem pengawasan internal serta menerapkan pakta integritas bagi seluruh perangkat daerah.
“Evaluasi terhadap pejabat dan OPD juga akan dilakukan berdasarkan sistem manajemen talenta yang telah diterapkan pemerintah,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, Sumarni turut mengajak seluruh aparatur pemerintah meninggalkan sekat-sekat dan perbedaan kelompok di lingkungan birokrasi.
Ia menegaskan bahwa loyalitas aparatur harus diberikan kepada institusi pemerintahan, bukan kepada individu tertentu.
“Saya tidak mau lagi ada istilah ini orang Bupati, ini orang Wabup. Loyalitas itu bukan kepada personal, tetapi kepada pemerintahan. Mari kita bersama-sama bekerja untuk pembangunan Kabupaten Muara Enim,” ajaknya.
Sumarni pun memastikan program pembangunan tetap berjalan serta meminta seluruh OPD bekerja maksimal mengingat tahun anggaran 2026 telah memasuki pertengahan tahun.
“Kita sudah masuk bulan Juni, saya tidak mau pembangunan dilakukan asal-asalan. Waktu tinggal sekitar enam bulan lagi sehingga seluruh program harus direncanakan dan dilaksanakan secara matang agar hasilnya maksimal serta dapat dirasakan masyarakat secara merata yang terdiri dari 22 kecamatan, 246 desa dan 10 kelurahan,” pungkasnya. (Aal)
