MUARA ENIM, ENIMTV – Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim akan menggelar Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Kabupaten Muara Enim sisa periode 2018-2023, pada Selasa besok (6/9/2022) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim.
Dari 45 anggota DPRD Muara Enim, sebanyak 44 anggota akan memberikan hak pilihnya. Sedangkan 1 anggota berhalangan hadir karena sedang melaksanakan ibadah umroh.
Diketahui, ada dua nama calon wakil bupati yang sudah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim, yaitu Ahmad Usmarwi Kaffah, S.H, LLM (Abdn) PhD dan Muhammad Yuddhistira Syahputra, S.,H M.H.
Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki mengatakan, Pilwabup Muara Enim besok akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB.
“Semua dokumen-dokumen sedah siap 100 persen dan panitia pemilihan sudah berkoordinasi dengan Mendagri, sehingga pelaksanaan pemilihan bisa dilakukan,” kata Liono Basuki, dikutip dari EnimEkspres.co.id, Senin, 5 September 2022.
Dikatakan Liono Basuki, bahwa proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim sama seperti Pemilu pada umumnya.
Panitia pemilihan menyiapkan surat suara berisi dua foto nama calon wakil bupati untuk dicoblos di bilik suara. Setelah itu, surat suara yang sudah dicoblos dimasukan ke dalam kotak suara.
“Untuk bilik dan kotak suara kita pinjam pakai ke KPU,” katanya.
Untuk proses pemilihan mulai dari tahap awal hingga hari H, kata Liono Basuki, dari aturan semua diikuti, sehingga pada saat pemilihan dilakukan secara baik dan benar sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku.
Proses pemilihan Pilwabup Muara Enim besok, dengan agenda rapat Paripurna ke-XVI, yakni penetapan calon wakil bupati.
Setelah ditetapkan, proses pengambilan nomor undian dan dilanjutkan penyampaiaan visi misi calon wakil bupati.
“Sekitar pukul 13.00 WIB lanjut sidang paripurna ke-XVII pemilihan cawabup,” jelasnya.
Proses pemilihan wakil bupati Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023 dapat berjalan baik dan lancar.
Ia memastikan prosesnya akan berjalan demokratis dan tanpa ada intervensi dari siapapun.
Kemudian panitia pemilih juga sudah merumuskan tata tertib pemungutan suara.
“Kita sudah koordinasi dengan Polres Muara Enim mohon dibantu pengamanan, Kejari, Dandim, Pengadilan, KPU. Intinya koordinasi sebagai bentuk sesama Forkopimda. Sedang Pol PP dan Dishub kita minta untuk mengatur lalu lintas,” sambung Liono Basuki.
Mengenai anggaran dari tahap awal sampai pemilihan, pihaknya menggunakan anggaran yang melekat di Sekretariat Dewan.
Contohnya, seperti konsultasi pengecekan keabsahan dokumen, foto copy, pelaksanaan pemilihan, konsumsi, dan lain-lainnya itu melekat di Sekretariat Dewan. (*)
Komentar