oleh

Masa Kepemimpinan HNU, PPK dan Pengawas Satu Dinas Mengundurkan Diri

MUARA ENIM, ENIMTV – Miris Kabupaten Muara Enim, setelah Bupati beserta 25 anggota DPRD ditangkap KPK, yang lebih menyedihkan terjadinya pengunduran diri semua PPK dan Pengawas Lapangan di Dinas PUPR Muara Enim di masa kepemimpinan Pj Bupati Muara Enim H. Nasrun Umar (HNU), “masih adakah yang layak memimpin Kabupaten Muara Enim”.

Bermula dari proyek anggaran tahun 2021 yang dilakukan pelelangan dinilai sudah agak terlambat sehingga sampai saat ini masih ada proyek yang belum terselesaikan.

Hari ini, Selasa (22/2/2022), kabar menghebohkan datang dari Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Puluhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengawas Lapangan menyatakan pengunduran diri secara serentak dari jabatan PPK dan Pengawas Lapangan.

Baca juga:  Polsek Gelumbang Berhasil Amankan Pelaku Pembacokan yang Tewaskan Korbannya

Puluhan PPK dan Pengawas Lapangan tersebut menyampaikan pengunduran diri mereka melalui surat yang ditandatangani bersama secara terpisah (satu surat PPK, satu surat Pengawas Lapangan).

Dalam dua pucuk surat yang masing-masing ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tersebut, terhitung ada 18 PPK dan 23 Pengawas Lapangan beserta Nama, NIP, dan tanda tangan tercantum di dalamnya.

Pengunduran diri massal ini bukan tanpa alasan yang jelas, terdapat sejumlah poin dalam surat tersebut yang menjelaskannya.

Baca juga:  Punya Daya Tarik Tersendiri, Batik Karya WBP Lapas Muara Enim Dipesan Wakil Ketua DPRD

Dalam surat yang ditandangani oleh 18 PPK Dinas PUPR Muara Enim tersebut terdapat 4 poin yang menjelaskan alasan pengunduran diri sebagai PPK, di antaranya karena tidak ada perlindungan hukum bagi PPK yang tersandung masalah hukum dalam menjalankan tugasnya.

“Tidak adanya pembelaan dan perlindungan hukum terhadap kami yang tersandung permasalahan hukum dalam menjalankan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” bunyi poin pertama dalam surat tersebut.

Selain itu, dalam poin kedua disebutkan bahwa tugas selaku PPK merupakan tugas tambahan lainnya yang diembankan selain Tugas Pokok dan Fungsi Struktural Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Baca juga:  Pemkab OKI Belajar Pengelolaan PLTS di Desa Tanjung Raja Muara Enim

Menurut sumber internal yang tidak bersedia disebutkan namanya, mengatakan bahwa tugas PPK itu merupakan tugas tambahan yang dibebankan kepada ASN. Alasan dirinya mengundurkan diri, karena jika ada masalah hukum, tidak ada pembelaan maupun bantuan hukum yang diberikan oleh kepala daerah, seperti salah satu teman kami yang baru tersandung kasus hukum.

“Kami PPK seolah-olah dijadikan tumbal,” aku narasumber internal tersebut.

Setelah dikonfirmasi kepada Pj Sekretaris Daerah Muara Enim Emran Tabrani perihal pengunduran diri PPK dan Pengawas Lapangan di Dinas PUPR Muara Enim, berikut ini video keterangannya:

(Gusti)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.