oleh

Bupati Lahat Hadiri Pembukaan Rapat Paripurna DPRD ke XIII, Membahas Raperda tentang APBD Perubahan

LAHAT, ENIMTV – Bupati Lahat Cik Ujang, S.H. hadir pada Pembukaan Rapat Paripurna ke XIII Masa Persidangan Ketiga DPRD Kabupaten Lahat tahun 2021. Rapat tersebut dibuka langsung oleh pimpinan sidang DPRD Kabupaten Lahat Wakil Ketua I Gaharu, S.E., M.M. Rapat kali ini dengan agenda membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Lahat tahun anggaran 2021. Acara bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Lahat, Senin (23/8/2021).

Baca juga:  YLKI Lahat Pertanyakan Harga Gas Melon Di Lahat Melambung Hingga Rp25.000, Pertamina & Komisi II DPRD Lahat Wacanakan Sistem Kartu Kendali

Turut hadir pada rapat tersebut antara lain, Wakil Bupati Lahat H. Haryanto, S.E., M.M., Ketua DPRD Fitrizal Homizi. S.T., Dandim 0405 Lahat yang diwakili, Kapolres Lahat yang diwakili, Kajari Lahat yang diwakili, Ketua Pengadilan Negeri yang diwakili, Wakil Ketua II Sri Marhaeni, S.H., Pj. Sekda Lahat Drs. H. Deswan Irsyad. M.Pd.I., para Anggota Dewan, Staf Ahli, Staf Khusus Bupati, OPD dan Kabag, Kakankemenag yang diwakili, Ketua GOW, Ketua Ikatri, Ketua DWP, Ketua Bhayangkari dan Ketua Persit Candra Kirana.

Baca juga:  SMSI OKI Berikan Penghargaan Sahabat Pers kepada Kapolres OKI

Dalam rapat tersebut, Bupati Lahat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2021. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang merupakan dasar untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. (Endi)

Baca juga:  AAPL Umumkan Kompensasi yang Dibayar Oleh Perusahaan Tambang, Tiap Desa Dapat Rp 17,5 Juta

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *