oleh

Instruksi Kapolda Sumsel Tidak Diindahkan, Aktivitas Illegal Drilling Marak di Keluang

MUBA, ENIMTV – Instruksi Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri, M.M. terhadap jajaran Polres Muba dalam kegiatan penertiban aktivitas illegal drilling di Kabupaten Muba ternyata belum memberi pengaruh apapun. Di beberapa lokasi pengeboran maupun penyulingan minyak seperti di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), aktivitas tersebut berjalan seperti biasanya.

Meski sejumlah spanduk dengan foto Kapolres Muba terpampang di lokasi pengeboran dan tempat-tempat penyulingan, Kamis (19/11/2020) aktivitas illegal drilling dalam wilayah Kecamatan Keluang tetap berjalan seperti biasanya. Spanduk bertuliskan imbauan dilarang melakukan illegal drilling, tidak boleh melakukan pengeboran minyak maupun penyulingan minyak secara Illegal tersebut terkesan disepelekan. Ironisnya, walaupun dalam spanduk tersebut tertera sanksi pidana terkait aktivitas illegal drilling, namun di lokasi itu aktivitas masih tetap berjalan seperti semula.

Salah satu warga yang ditemui di lokasi tersebut, saat ditanya terkait spanduk imbauan larangan untuk melakukan aktivitas illegal drilling, dengan malu malu dan suara dipelankan mengatakan aktivitas tersebut bisa saja berjalan asal tahu caranya. Ia menyebut adanya sistem koordinasi berupa setoran sebesar Rp70 ribu untuk setiap drum minyak yang dihasilkan penambang. Uang koordinasi tersebut dikoordinir oknum berinisial J, yang diduga merupakan salah satu personil Polsek Keluang.

Baca juga:  Ungkap Jaringan Narkoba Lintas Provinsi, Bareskrim Polri Amankan 50 Kg Sabu Dalam Kemasan Teh

“Pengebor di sini melakukan koordinasi dengan anggota, kami menyetor Rp70 ribu untuk setiap minyak yang dihasilkan pengebor disini,” kata warga berinisial K yang meminta namanya tidak ditulis dalam berita ini kepada wartawan.

Ia menambahkan, pungutan atau uang koordinasi tersebut sudah tidak menjadi rahasia umum, di mana hal tersebut berlaku untuk semua pengebor yang beraktivitas dalam wilayah hukum Polsek Keluang.

“Ya sudah lama juga sih pak, kalau tak salah dulu pernah ada demo besar-besaran paska ada juga imbauan seperti ini. Namun uang koordinasi tetap berjalan seperti semula sehingga situasinya lebih kondusif dari masa sebelumnya,” imbuhnya.

Tidak jauh dari lokasi pengeboran juga terlihat sejumlah lokasi tempat penyulingan minyak ilegal. Aktivitas di lokasi tersebut terlihat normal.

Salah seorang pria dengan logat Jawa yang meminta namanya dirahasiakan dalam pemberitaan ini karena takut keselamatannya terancam, begitu dikonfirmasi di sela-sela kesibukannya, mengaku sebagai salah satu pemilik usaha penyulingan minyak. Ia juga menyebut nama oknum yang diduga aparat kepolisian Polsek Keluang sebagai koordinator uang koordinasi minyak masak.

Baca juga:  Pertunjukan ROKAMBA, Terobosan Inovasi Kreatif Polres Muara Enim dalam Sosialiasikan Vaksin Covid-19

Oknum berinisial J tersebut, kata dia, secara berkala mendatangi lokasi masakan dan melakukan pungutan. Sedikit berbeda dengan minyak mentah hasil pengeboran yang dihitung untuk setiap drum yang dihasilkan, koordinasi penyulingan minyak dihitung berdasarkan jumlah tungku masakan.

“Kalau minyak masak hitungannya per tungku pak. Biasanya Rp500 ribu/bulan untuk setiap tungku yang dipungut oknum aparat berinisial J,” ujarnya.

Konfirmasi yang dilakukan tim investigasi itu terhadap adanya uang koordinasi yang dikoordinir oknum yang diduga anggota Polsek Keluang, dibantah oleh Kapolsek Peluang Iptu Dwi Rio Andrian, S.I.K. Ia mengatakan, meski baru bertugas selama tiga bulan di Polsek Keluang, dia memastikan tidak ada anggotanya yang terlibat dalam aktivitas illegal drilling. Karena jika itu terjadi maka sanksi yang bakal diterima sangat berat karena merupakan instruksi Kapolda Sumsel.

“Masih berjalannya aktivitas tersebut tidak bisa dikaitkan dengan adanya keterlibatan anggota saya dan saya jamin itu tak ada,” kata Dwi Rio Andrian saat ditemui di ruang tunggu didampingi jajaran beberapa orang anggotanya.

Baca juga:  KKP Siapkan Tiga Terobosan untuk Genjot Subsektor Perikanan Budidaya

Pemerintah Kecamatan Keluang mengaku pernah melakukan pendataan sumur minyak Illegal maupun penyulingan minyak Illegal dalam wilayah Kecamatan Keluang yang dilakukan akhir tahun 2018 lalu. Hal ini diungkapkan Sekretaris Kecamatan Keluang, Amir Syarifuddin, yang dijumpai di ruang kerjanya. Menurut dia, hasil pendataan saat itu tidak banyak, sekitar 100 sumur minyak dan 25 lokasi penyulingan minyak.

“Namun saat ini kami tidak tahu kalau aktivitas itu bertambah marak.” katanya singkat.

Di tempat terpisah, Kapolsek Batang Hari Leko AKP Nazarudin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengatakan bahwa lokasi illegal drilling ini ada dua lokasi di wilayah hukum kerjanya, yaitu Desa Bintialo dan Desa Pangkalan Bulian.

“Itu lokasinya sangat jauh dari sini sehingga kami tidak tahu persis berapa jumlah sumur baru dan tempat-tempat penyulingan minyak. Namun saya pastikan 100% tidak ada keterlibatan anggota saya terhadap kegiatan illegal drilling tersebut.” katanya. (SMSI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *