oleh

Telah Ditetapkan, Jaksa Pinangki Akan Jalani Sidang Perdana Pekan Depan

JAKARTA, ENIMTV – Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan menjalani sidang perdana pada Rabu (23/9/2020) pekan depan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dengan agenda pembacaan dakwaan.

Pinangki merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap untuk membantu pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) buronan pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

“Setelah saya koordinasikan dengan majelis hakimnya maka hari sidang pertamanya telah ditetapkan oleh majelis hakimnya yaitu Rabu, 23 September 2020,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono dilansir dari ANTARA, di Jakarta, Jumat (18/9).

Bambang menambahkan, majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut terdiri dari hakim ketua Eko Purwanto, Sunarso dan Agus Salim sebagai hakim anggota, serta Yuswardi selaku panitera pengganti.

Diketahui, pada Kamis (17/9), Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan berkas Pinangki dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Baca juga:  Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19, Patroli Terpadu Digelar di Simpang Tugu Pasar Muara Enim

Dalam perkara ini, Pinangki bersama dengan Pengacara Anita Kolopaking dan Pengusaha Andi Irfan Jaya disangkakan membantu buronan terpidana korupsi Cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA melalui Kejagung agar pidana terhadap Djoko berdasarkan putusan PK 11 Juni 2009 tidak dieksekusi.

Pada November 2019, Pinangki, Anita dan Andi Irfan bertemu dengan Djoko Tjandra di The Exchange 109 Malaysia. Saat itu Djoko meminta bantuan untuk pengurusan fatwa ke MA.

Atas permintaan itu, Pinangki dan Anita bersedia membantu dan Djoko menyediakan imbalan sebesar 1 juta dolar AS, uang diserahkan melalui Andi Irfan selaku rekan Pinangki sesuai proposal “Action Plan” yang dibuat Pinangki.

Kemudian, Pinangki, Andi Irfan dan Djoko Tjandra juga sepakat memberikan uang 10 juta dolar AS kepada pejabat di Kejagung dan MA untuk keperluan mengurus permohonan fatwa MA melalui Kejagung.

Baca juga:  Kunjungan Pertama Panglima TNI dan Kapolri ke Provinsi Papua di Tahun 2021

Djoko Tjandra lalu memerintahkan adik iparnya Herriyadi Angga Kusuma untuk memberikan uang kepada Pinangki melalui Andi Irfan di Jakarta sebesar 500 ribu dolar AS. Uang tersebut diberikan sebagai uang muka 50 persen dari kesepakatan 1 juta dolar AS.

Andi lalu memberikan uang itu kepada Pinangki. Pinangki kemudian memberikan 50 ribu dolar AS kepada Anita untuk jasa penasihat hukum dan 450 ribu dolar AS tetap dipegang Pinangki.

Namun dalam perjalanannya, rencana dalam “Action Plan” tidak ada satu pun yang terlaksana, padahal Djoko Tjandra sudah memberikan uang. Sehingga Djoko Tjandra pada Desember 2019 membatalkan “Action Plan” dengan memberikan tulisan tangan “NO” dalam kolom notes “Action Plan” tersebut.

Sisa uang 450 ribu dolar AS yang masih dimiliki Pinangki, ditukarkan ke dalam bentuk rupiah untuk membeli mobil BMW X-5, pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat, pembayaran sewa apartemen dan hotel di New York, AS, pembayaran dokter “home care”, pembayaran kartu kredit, sewa apartemen Essence Dharmawangsa dan sewa apartemen Pakubuwono Signature.

Baca juga:  Ditetapkan Sebagai Tersangka, Jaksa Pinangki Ditahan

Atas perbuatannya, Pinangki dijerat pasal berlapis yaitu pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 15 jo pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 15 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 88 KUHP. (*)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.