Safari Digital SMSI dengan Ketum MUI Jatim, Samakan Persepsi Menolak RUU HIP

Berita, Nasional40 views

SURABAYA, ENIMTV – Pasca pembentukan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur (Jatim), Ketua SMSI Jatim H. Makin Rahmat, S.H., M.H. memulai “Safari Digital” pertama pada Rabu (15/7/2020) dengan mengadakan silaturahmi ke kediaman Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan (DP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Drs. KH. Abdusshomad Buchori, di kawasan Bebekan Tengah No. 33, Sepanjang, Taman, Sidoarjo.

Kunjungan muhibah dari SMSI Jatim, selain memohon doa dalam gerak organisasi SMSI memberikan kemanfaatan, Kiai Abdusshomad berharap peran SMSI sebagai serikat perusahaan siber bisa menjaga, menyantuni dan menjawab tantangan zaman ke depan.

Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah ini, ikut membahas berbagai persoalan yang terjadi di bangsa ini dan sepakat dalam mencermati dinamika yang terjadi belakangan ini, khususnya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Kita harus menyamakan persepsi, bahwa MUI menolak RUU HIP bukan sekadar basa-basi dan bisa mengancam kerawanan dalam bernegara dan berbangsa. Sebaliknya, MUI punya kewajiban memberikan nasihat kepada umaro, pemerintah sebagai muharrik (penggerak) dalam kepemimpinan yang mempunyai keteladanan, uswatun khasanah (contoh yang baik). Jadi, dakwah amal ma’ruf nahi munkar, mengembangkan ukhuwah Islamiyah, lalu berkembang ukhuwah wathoniyah, basyariyah. Jangan sampai misi-visi MUI ini mengalami pergeseran sebagai lembaga yang rahmatan lil ‘alamin,” tandas Kiai Abdusshomad.

Baca juga:  Langkah Konkret Pemkab Muara Enim Sukses Kendalikan Inflasi

Secara khusus, Kiai Abdusshomad meminta SMSI sebagai serikat dari pengusaha pers siber (online) ikut mengawal tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa, serta bagian yang tak terpisahkan sebagai pilar keempat demokrasi. Sehingga pers mempunyai kewajiban untuk ikut serta menyampaikan informasi dengan tetap mengedepankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai Ideologi bangsa serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Kiai Abdusshomad sangat mengapresiasi dan mendukung penuh peranan pers dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga turut serta mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui informasi yang aktual, faktual, beretika dan sesuai norma-norma dengan tetap memegang teguh kode etik jurnalistik, serta bisa menjadi perusahaan yang sehat.

Baca juga:  Temui Dirjen WHO di Jenewa, Menlu Retno Bahas Perkembangan Penanganan Covid 19

“Saya sangat berterima kasih, kalau ada perusahaan pers seperti ini (SMSI) ikut berperan aktif dalam kehidupan bernegara, khususnya bisa mengawal sikap MUI yang dengan tegas menolak RUU HIP. Menurut saya ini hal penting, kalau media apalagi dari perusahaan pers, terutama era online dan medsos kalau membiarkan informasi yang salah, nanti bisa menjadi benar kalau terus menerus ditulis media,” ulasnya.

Lanjut Kiai Abdusshoamad, dirinya setuju pers ikut berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat. Untuk itu, perusahaan pers seperti SMSI harus punya andil menjaga kondisi bangsa tetap aman, tenteram dan dalam keadaan kondusif.

“Memang tugas pers untuk menyampaikan informasi, tapi semua harus sesuai tatanan, takaran, dan situasi yang bisa membawa kemaslahatan. Kalau perusahaan pers hanya mengejar bisnis semata, mengabaikan masalah kebenaran, akhlak, dan keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, bisa merusak stabilitas nasional. Jadi, peran pers memang sangat penting,” ulasnya.

Baca juga:  Pemerintah Putuskan Aktifkan Polisi Siber 2021, SMSI: Silahkan Saja Diaktifkan

Pada kesempatan itu, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo KH. Salim Imron juga mengamini harapan dan imbauan Ketum MUI Jatim. Bahkan, MUI Kabupaten Sidoarjo dalam Musda 5 Juli 2020 lalu kembali menekankan pentingnya peran ulama, umaro dan pers serta masyarakat menciptakan siklus kehidupan yang sehat, nyaman, dan tenteram, termasuk kondisi wabah dari Covid-19 yang belum ada tanda-tanda mereda.

“MUI Kabupaten Sidoarjo juga sepakat mendukung penuh kebijakan MUI melalui Maklumat Bersama yang didukung oleh Ketua MUI di 18 Kecamatan. Jadi, semua harus ikut mengawal agar Pancasila sebagai ideologi Negara tidak boleh dirong-rong oleh siapapun. MUI dengan ormas Islam akan berada di garda di depan untuk mempertahankan,” tanda Kiai Salim, pemangku Ponpes Mambaul Hikam. (*)

Sumber: SMSI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *