MUARA ENIM, ENIMTV – Pasca OTT KPK dan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si. meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan, untuk bekerja seperti biasa dan sesuai dengan aturan serta mekanisme yang berlaku.
Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat perdana tersebut, Plt Bupati Muara Enim Sumarni didampingi Plh Sekda Emran Thabrani, Asisten I Andi Wijaya dan Asisten III Risman Effendi, dan diikuti seluruh pejabat OPD di lingkungan Pemkab Muara Enim.
“Saya minta kerjasamanya yang nyata kepada seluruh OPD untuk melakukan evaluasi 20 program strategis dan kegiatan lain yang perlu penanganan cepat untuk bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Sumarni.
Menurut Sumarni, tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Muara Enim pasca dinamika pemerintahan yang terjadi belakangan ini, tentu harus disikapi dengan cepat dan tepat
sehingga tidak menimbulkan stagnansi dalam birokrasi pemerintahan terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, dirinya menegaskan kepada seluruh OPD harus peka dan cepat tanggap jika ada permasalahan ataupun masukan dan kelurahan dari masyarakat.
“Saya minta setiap OPD untuk sering sosialisasi dan mempublikasikan program yang akan dilakukan sehingga masyarakat tahu kinerja Pemerintah daerah. Dan saya minta ruang Command Centre untuk diaktifkan sehingga ke depan setiap Camat dan OPD bisa langsung saya pantau dan berkomunikasi dengan saya setiap hari, tidak harus ke kantor Pemda,” ujar Sumarni.
Lanjut Sumarni, bahwa dalam visi dan misi MEMBARA ada 20 program strategis, dan ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
Untuk itu, dirinya meminta kepada OPD terkait untuk melakukan pemaparan program apa saja yang belum, sedang atau sudah berjalan sehingga bisa dilakukan evaluasi ke depan.
Sebab, selain 20 program strategis daerah tersebut tentu masih banyak permasalahan lain yang perlu penanganan secara komprehensif seperti banjir dalam kota Muara Enim, infrastruktur jalan yang rusak, krisis pasokan listrik, layanan air bersih, karhutla, pupuk bersubsidi dan sebagainya.
“Kita harus kembali kepada tujuan utama pemerintahan, yakni melayani masyarakat. Program yang dibuat harus benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar menghabiskan anggaran,” tegas Sumarni di hadapan jajaran OPD.
Dijelaskan Sumarni, salah satu kelemahan yang selama ini terjadi adalah kurangnya sinkronisasi dan evaluasi antara program pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat.
Akibatnya, berbagai keluhan publik terus bermunculan meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kegiatan pembangunan. Seharusnya pembangunan infrastruktur harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas program tahunan.
“Kalau membangun mudah, namun memelihara atau memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuannya itu yang kadang tidak sesuai kenyataan. Masyarakat tidak mau tahu apapun alasannya mereka ingin pelayanan bagus, jalan mulus, listrik tidak byar pyet, air bersih lancar dan sebagainya,” jelas Sumarni.
Selain itu, Sumarni menginstruksikan seluruh OPD untuk melakukan inventarisasi aset daerah secara menyeluruh, termasuk kawasan yang memiliki potensi wisata. Sebab masih banyak aset daerah yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru apabila dikelola secara profesional dan didukung kolaborasi dengan pemerintah pusat.
“Tantangan tahun 2027 tentu lebih berat dengan kondisi saat ini. Untuk itu saya meminta seluruh perangkat daerah fokus pada 20 program strategis yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sebab keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dibuat, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan rakyat,” jelasnya.
Dan terakhir, Sumarni mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan kondusivitas daerah di tengah dinamika yang sedang dihadapi Kabupaten Muara Enim.
“Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong menjadi modal utama bagi masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Aal)
