MUARA ENIM, ENIMTV – Bentuk komitmen dan keseriusan mendukung program Sekolah Rakyat, gagasan Presiden RI Prabowo Subianto yang dinaungi Kementerian Sosial, Pemkab Muara Enim akan menawarkan tiga opsi lahan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Bumi Serasan Sekundang.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Muara Enim Edison saat memimpin rapat pembahasan lahan Sekolah Rakyat untuk penampung anak-anak yang tidak mampu dalam rangka Program Nasional Presiden RI, di Ruang Rapat Bupati Muara Enim, Rabu (4/6/2025).
Rapat tersebut juga dihadiri Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Emran Thabrani, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ahmad Yani, Kadinsos Lido Septontoni, Kepala Kantor Pertanahan Muara Enim Handry Uswander, Kepala BPKAD Juli Jumatan, Camat Muara Enim Elvik Fransiska, Kades Muara Lawai Edi Wansri, Kades Tanjung Jati Isnaini, dan OPD terkait lainnya.
“Ini adalah proyek strategis yang sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu kita harus dukung penuh dan harus dapat,” tegas Edison di hadapan peserta rapat.
Menurut Edison, Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia. Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas.
“Sekolah Rakyat ini benar-benar gratis dan semuanya dibiayai oleh Kemensos, mulai dari asrama, makan, tenaga pendidik, seragam dan sebagainya. Nanti seluruh anak diasramakan,” ujarnya.
Lanjut Edison, untuk mendukung program tersebut, pihaknya akan menyiapkan tiga opsi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat ke Kemensos RI, yakni di Desa Muara Lawai, Trans-AD (Bumi Perkemahan) dan Gunung Megang.
Karena lahan yang diperlukan cukup sulit seperti luas dan datar minimal harus 8 hektar, satu kawasan, bebas banjir, bebas polusi, jauh dari SUTET dan sebagainya. Oleh karena itu, pihaknya akan menawarkan tiga opsi lahan tersebut ke Kemensos RI dan mudah-mudahan ada yang disetujui.
“Kita ingin generasi SDM Muara Enim ke depan akan lebih baik terutama dari pendidikan dan bisa mengurangi angka kemiskinan,” harapnya.
Sementara itu, Kadinsos Muara Enim Lido Septontoni menambahkan bahwa, program Sekolah Rakyat memerlukan lahan minimal 8 hektare sebab akan dibangun berbagai sarana prasarana mulai dari gedung asrama, gedung sekolah, lapangan bola dan sebagainya yang diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp200 miliar dari bantuan dana pusat.
Lanjut Kadinsos, proyek Sekolah Rakyat ini pada tahun 2026 se-Indonesia akan dibangun sebanyak 200 unit saja. Pada tahap pertama sudah 53 daerah yang sudah mendapatkan persetujuan untuk dibangun, sedangkan sisanya akan menyusul di tahap kedua. Pemkab Muara Enim akan berupaya bisa mendapatkannya pada tahap kedua ini.
“Nanti Sekolah Rakyat tersebut akan menampung 1000 siswa se-Kabupaten Muara Enim mulai dari SD, SMP dan SMA. Jadi sekolahnya terpadu. Bahkan juga akan direncanakan bangun Politeknik,” ujarnya.
Dijelaskannya, program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas dan merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
“Adapun sasaran program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Lido.
Masih dikatakan Lido, bahwa sekolah rakyat ini gratis mulai dari biaya pendidikan, termasuk seragam, makan, asrama, dan peralatan sekolah, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Lalu, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama, di mana siswa tinggal di asrama dan mendapatkan fasilitas belajar serta kebutuhan dasar lainnya tanpa biaya.
Kemudian untuk kurikulum Sekolah Rakyat akan mengadopsi kurikulum nasional, dengan tambahan materi khusus yang menekankan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan sesuai kebutuhan siswa di lingkungan mereka.
Untuk tenaga pengajar akan direkrut dari tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi. Pengelolaan Sekolah Rakyat berada di bawah Kementerian Sosial, dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai mitra.
“Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Bagi daerah yang sudah disetujui tahun ini mereka sudah menerima siswa. Jadi sayang sekali jika dilewatkan,” terangnya. (Aal)
