oleh

Tingkatkan Kapasitas SDM, Pemkab Muara Enim-BNSP Teken MoU Sertifikasi Tenaga Kerja

MUARA ENIM, ENIMTV – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), di Balai Agung Serasan Sekundang Muara Enim, Rabu (9/8/2023).

MoU tersebut ditandatangani oleh Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah, Ph.D. dan Ketua BNSP Kunjung Masehat, S.H., M.H.

Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah mengatakan, kerja sama dengan BNSP untuk sertifikasi kompetensi ini difokuskan kepada masyarakat, khususnya tenaga kerja agar dapat meningkatkan kapasitas.

“Saat ini kita fokus pada SDM kita yang perlu untuk upgrading capacity,” katanya.

Orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang itu mengharapkan, dengan terjalinnya kerja sama antara Pemkab Muara Enim dan BNSP ini, semakin banyak lapangan kerja yang terbuka dan diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.

“Sesuai dengan bidangnya sehingga sebenarnya ini mempersiapkan supaya banyak tenaga kerja yang bisa diterima, karena sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, yang dibuktikan oleh sertifikat yang mereka miliki masing-masing,” ujar Kaffah.

Baca juga:  BNPB Gandeng Universitas Riau Untuk Pencegahan Karhutla di Riau

Kaffah menuturkan, kerja sama sertifikasi kompetensi yang disepakati masih secara umum. Nantinya, MoU dapat dikembangkan untuk sub bidang masing-masing dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Barusan tadi (bidang) operator alat berat, nanti yang lain sebagainya bisa kita lanjutkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua BNSP Kunjung Masehat mengatakan, sertifikasi merupakan pembuktian bahwa seseorang dinyatakan kompeten dengan bentuk memiliki sertifikat. Menurutnya, sangat banyak bidang yang butuh disertifikasi dalam rangka mendukung kapasitas tenaga kerja.

“Seperti disampaikan pak Bupati, tidak sembarangan orang bekerja itu, karena menyangkut K3, Keselamatan Kerja dan lain-lain. Kalau dia nggak punya kompetensi tiba-tiba masuk ke tambang, ya itu pasti kecelakaan kerjanya akan terjadi, itu yang kita hindari supaya nanti tenaga kerja kita itu benar-benar siap ketika masuk ke dunia industri,” katanya.

Ketua BNSP sangat mengapresiasi Pemkab Muara Enim sebagai kabupaten/kota yang menjalin MoU pertama dengan BNSP di Indonesia.

Baca juga:  Pemerintah Mulai Vaksinasi Booster 12 Januari 2022, 244 Kab/Kota Sudah Penuhi Kriteria

MoU ini dapat terjadi tentu berkat komitmen dari Top Management Pemkab Muara Enim untuk mengembangkan SDM di Bumi Serasan Sekundang.

“Kalau Top Manajement-nya nggak komit, saya kira nggak akan terjadi apa yang dilakukan teman-teman di dinas.¬†Jadi misalnya kita memasuki Indonesian Gold 2045, Muara Enim mau ke mana bergeraknya, SDM-nya kita siapkan sejak saat ini,” tutupnya.

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Alat Berat Indonesia (LSP ABI) Agus Suyitno menerangkan, kerja sama yang disepakati ini dalam bidang profesi alat berat, terutama untuk para mekanik, teknisi dan operator.

“Bentuk kerja samanya adalah kita mengembangkan kurikulum pelatihan di BLK dan juga nanti pelaksanaan sertifikasi profesinya,” terang Agus.

Agus mengungkapkan, kerja sama ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan, dengan harapan ke depan bisa ditingkatkan untuk sertifikasi profesi.

“Mudah-mudahan SDM di Muara Enim ini khususnya, menjadi lebih kompeten karena diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional,” harapnya.

Baca juga:  Perkuat Sinergi TNI dan Pemkab Muara Enim, Staf Ahli Bupati Terima Kunjungan Komandan Brigade Infanteri 8

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muara Enim Hj. Siti Herawati, S.H. berharap dengan adanya MoU ini akan dapat membantu pencari kerja yang sudah dilatih Disnarketrans Muara Enim, maupun para tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi.

“Kita berharap sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), BLK sebagai TUK bisa memberikan kemudahan, karena selama ini kan mereka harus ke Palembang atau ke tempat lain, itu paling tidak sudah mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh yang bersangkutan,” ujar Herawati.

Untuk saat ini, sasaran sertifikasi lebih ditujukan kepada tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi dan yang masa sertifikasinya sudah habis sehingga bisa diperpanjang.

“Kita akan upayakan juga sertifikasi untuk teman-teman yang kita latih, tapi harus masuk dulu di anggaran,” pungkasnya. (Aal)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *