oleh

PT. Priamanaya Energi Digugat Sanksi Pidana Atas Limbah Abu Batu Bara, Diduga Lalaikan Paksaan Pemerintah

LAHAT, ENIMTV – Isu-isu lingkungan hidup terus bergulir menjadi perbincangan publik di Kabupaten Lahat. Seperti halnya pelanggaran Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan (Sumsel) 74/2018 oleh beberapa perusahaan yang masih menggunakan jalan Negara untuk mengangkut batu bara, yang menjadikan Abu Terbang (fly ash) sisa dari hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik sebagai penyumbang besar polusi udara.

Polusi udara di kawasan Merapi Area sejak beberapa tahun terakhir telah membuat resah warga yang berdomisili di sekitar daerah tersebut.

Sejak kurun waktu 12 tahun terakhir, kasus lingkungan di Lahat adalah kasus sama yang terus berulang, tanpa adanya penyelesaian hukum.

“Kasus lingkungan terjadi di Lahat meningkat sejak adanya pertambangan batubara, berarti kurang lebih 12 tahun. Kasusnya sebenarnya sama saja, misalnya kasus pencemaran lingkungan,” kata Ketua Plasma Nutfah Lestari (Plantari), Sanderson Syafe’i, S.T., S.H., kepada Enimtv.com di kantornya, Sabtu (3/10/2020).

Keresahan itu pun akhirnya memuncak, terlihat dengan sering munculnya demo warga sekitar yang menuntut perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar beroperasi ramah lingkungan. Unjuk rasa atas kondisi tersebut kali ini datang dari emak-emak yang digelar di Jalan Negara Kecamatan Merapi hingga terjadi kemacetan puluhan kilometer.

Baca juga:  Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642 Amankan Puluhan Botol Miras dan 10 PMI Non Prosedural

Sanderson juga memaparkan bahwa Abu batu bara banyak mengandung logam berat. Logam berat yang terkandung di dalam fly ash beragam, mulai dari besi, sulfur hingga merkuri yang sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

Selain itu, dampak buruk akibat logam yang berserakan di tanah, air dan udara dapat berakumulasi ke lingkungan secara bebas dan terbuka, hingga melekat pada makanan, pakaian, alat alat rumah tangga, dan air sumur untuk mandi. Logam berat dapat mengendap dan menumpuk di dalam tanah, air, bahkan berkeliaran di udara sebelum akhirnya melekat pada tempat atau lokasi tertentu.

Salah satu perusahaan yang sedang dalam sanksi administrasi karena melakukan pencemaran lingkungan adalah PT. Priamanaya Energi yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa abu (fly ash dan bottom ash) sesuai ketentuan peraturan perundangan, hingga mendapatkan sanksi pengelolaan lingkungan tersebut dituangkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumsel No: 12/KPTS/DLHP/B.IV/2018, tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PLTU Keban Agung PT. Priamanaya Energi, yang ditandatangani Kepala DLHP Sumsel, Drs. H. Edward Candra, M.H. pada tanggal 7 Januari 2018.

Baca juga:  HUT ke-152, Kabupaten Lahat Dapat Kado Rp 94,3 Miliar dari Gubernur Sumsel

“Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PLTU Keban Agung PT. Priamanaya Energi, bukti bahwa memang benar telah terjadi pencemaran lingkungan berupa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) fly ash dan bottom ash,” tegas Sanderson yang memiliki sertifikat Lingkungan A dan C.

Dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan: “Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang”.

Baca juga:  Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kab. Lahat Kini Meningkat Menjadi 222 Orang

Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan bayaran sejumlah uang tertentu.

Atas dugaan ketidaktaatan dalam menjalankan paksaan pemerintah sanksi administrasi, maka diajukan ke tahap penegakan hukum lingkungan.

“Karena paksaan pemerintah sanksi administrasi dinilai tidak efektif, maka kami menggunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas,” ujar Sanderson.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Gakkum LHK Sumatera di Alang-alang Lebar, Palembang, Deni mengatakan akan meneruskan pengaduan untuk segera diproses lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih sedang meminta hak jawab dari PT. Priamanaya Energi. (Endi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *