MUARA ENIM, ENIMTV – Bupati Muara Enim H. Edison berharap anggota DPR RI dapat memperjuangkan pembangunan infrastruktur di tengah efisiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Bupati Muara Enim H. Edison didampingi Wakil Bupati Hj. Sumarni saat menyambut kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi XI H. Wahyu Sanjaya, di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Senin, 21 April 2025.
Hadir pula para Asisten, Staf Ahli dan sejumlah Kepala OPD, Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki dan anggota DPRD Muara Enim Ermanadi.
Bupati mengatakan, saat ini Kabupaten Muara Enim juga tengah menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan jalan layang atau Fly Over (FO) di 5 Kecamatan wilayah Kabupaten Muara Enim.
“Diharapkan hadirnya anggota legislatif pusat membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter dan sektor jasa keuangan ini dapat memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim, seperti jalan tol dan sebagainya yang saat ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Edison.
Dirinya menyebut pembangunan FO di Kabupaten Muara Enim sangat urgen untuk mendukung kelancaran transportasi batubara serta mengatasi kemacetan lalu lintas.
Lebih lanjut, Bupati juga meminta dukungan DPR RI terkait rencana pembebasan angkutan truk batubara sebagai langkah penataan wajah kota Muara Enim.
Ia menambahkan, Pemkab Muara Enim telah menyesuaikan program kerja dengan arahan kebijakan nasional serta fokus terhadap program yang berdampak langsung kepada masyarakat, di antaranya bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis hingga santunan kematian senilai Rp3 juta kepada seluruh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, H. Wahyu Sanjaya menyatakan, kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah.
Menurutnya, Kabupaten Muara Enim sebagai daerah yang memiliki APBD tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan tidak berdampak signifikan terhadap rencana efisiensi anggaran, meski besaran APBD masih bergantung pada transfer dari pusat, sehingga kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan perlu ditingkatkan. (Aal)
