MUARA ENIM, ENIMTV – Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maraknya lalu lalang kendaraan bus antar jemput karyawan perusahaan tambang baik BUMN dan BUMS yang meresahkan masyarakat Muara Enim, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim memerintahkan perusahaan untuk membangun halte penjemputan khusus.
Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Ahmad Rizali usai peninjauan pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Rabu (3/1/2024).
Pj Bupati memperingatkan agar perusahaan membuat halte penjemputan khusus, terkadang ini juga menjadi persoalan karena permintaan karyawan perusahaan itu sendiri untuk dijemput.
“Jadi kita akan perintahkan mereka nanti untuk kumpul dan dijemput di halte,” ujarnya singkat.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Muara Enim Junaidi mengatakan, terkait tuntutan massa aksi beberapa waktu lalu yang mempersoalkan bus karyawan yang melintas di kawasan pemukiman, selama ini pihaknya sudah melasanakan rapat forum lalu lintas, kemudian melahirkan kesimpulan bahwa akan mengatur lintasan.
“Sebenarnya sudah ada pengaturan seperti halnya bus listrik milik PT Bukit Asam sudah kita atur dengan rute dan SK pak Bupati, terkait rute perlintasan yang harus dilalui,” ujar Junaidi.
Junaidi mengungkapkan akan menindaklanjuti aksi tersebut dengan mengundang dinas provinsi sebagai narasumber, kemudian nanti akan dipetakan jalan-jalan yang tidak boleh dilalui karena jalannya sempit.
Pada umumnya, menurut Junaidi, jalan-jalan Kabupaten Muara Enim ini sempit, maka akan dijadwalkan narasumber dari provinsi untuk sekaligus mengadakan rapat dalam upaya menentukan titik penjemputan karyawan.
Junaidi mengatakan, pihaknya akan mengundang seluruh perusahaan yang memiliki bus karyawan baik BUMN ataupun BUMS untuk melaksanakan rapat upaya pencarian solusi.
“Baru ada satu rencana untuk titik jemput karyawan, rencananya di terminal regional Muara Enim, rencananya seperti itu namun akan kita kaji kembali,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, LSM Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) RI Kabupaten Muara Enim menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Kamis (28/12/2023).
Dalam aksi damai tersebut, GRPK menuntut agar Pemkab Muara Enim membatasi dan menghentikan bus karyawan tambang yang kerap melintas di tengah pemukiman penduduk.
GRPK mendapati dan merasakan adanya aktivitas kendaraan operasional karyawan tambang jenis bus dan LV yang sudah sangat meresahkan di Kecamatan Muara Enim dan Lawang Kidul, karena kendaraan besar itu masuk dan melintas di kawasan padat penduduk seperti Kelurahan Air Lintang dan Desa Tegal Rejo.
Hal ini tentu dikhawatirkan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, karena kendaraan itu melahap lebih dari separuh badan jalan, kemudian terpantau adanya bus karyawan dan LV masuk pemukiman dalam keadaan kotor berdebu sehingga menimbulkan polusi dan gangguan pada pengendara lainnya.
Oleh karenanya, GRPK meminta agar pihak terkait dapat membangun halte khusus antar jemput karyawan tambang.
Selain itu, GRPK menuntut Pemkab Muara Enim untuk membuat peraturan yang melarang bus karyawan dan mobil LV tambang melintas di kawasan pemukiman apalagi terparkir sembarangan.
Setelah melakukan orasi, sejumlah perwakilan GRPK diterima oleh Pemkab Muara Enim untuk duduk bersama mendengarkan aspirasi, di Ruang Rapat Pangripta Sriwijaya Bappeda Muara Enim.
Ketua DPD GRPK Muara Enim Harmani didampingi Sekretaris Nasihin menyampaikan bahwa, masalah angkutan bus karyawan yang berada di dalam kota Muara Enim ini harus ditertibkan oleh Pemkab Muara Enim.
“Harapannya bus karyawan ini bisa dibuatkan halte atau ditempatkan di satu titik seperti terminal biar jangan berkeliaran lagi di pemukiman masyarakat, terutama di pemukiman padat penduduk,” ujar Harmani kepada awak media.
Harmani menegaskan, apabila tidak ada realisasi dari Pemkab Muara Enim, pihaknya akan kembali melakukan aksi lagi bahkan yang lebih besar dari ini. (Aal)
