JAKARTA, ENIMTV – Wali Kota Palembang H. Harnojoyo menjadi Wali Kota Pertama di Pulau Sumatera berdiri di podium kehormatan menerima penghargaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) karena dinilai berhasil mewujudkan pemangkasan birokrasi zero pungutan liar (Pungli) kategori akreditasi A dan percepatan layanan masyarakat di keur Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang.
Piagam penghargaan ini diterima langsung Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, Senin (30/1/2023) pagi, di Milenium Hotel Jakarta Pusat yang secara langsung diserahkan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Drs. Hendro Sugiatno, MM didampingi Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati.
“Ini merupakan kerja besar seluruh jajaran Dishun Palembang yang telah bekerja cerdas untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas dengan seluruh pemangku kepentingan dipelayanan masyaralat Keur Palembang mewujudkan pelayanan yang bersih,” kata Harnojoyo usai menerima penghargaan.
Harnojoyo mengatakan, penghargaan yang diterima tidak serta merta dilakukan dengan cara yang instan, terlebih dalam mewujudkan zero pungli yang secara terus menerus dibutuhkan komitmen yang kuat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan tersebut.
Di tahun 2022 selama satu tahun penuh tim pusat melakukan kajian secara langsung dilapangan.
“Implementasi penilaian yang dilakukan secara melekat inilah menjadi salah satu indikator penting penilaian tersebut,” ungkap Harnojoyo.
Sementara itu, di tempat yang sama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang Aprizal Hasyim menjelaskan, dari 300 kabupaten dan kota di Indonesia, Palembang masuk dalam 19 kabupaten dan kota yang telah terakreditasi A penilaian dari Kementerian Perhubungan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ri.
Bahkan, kata Aprizal, Palembang menjadi kota pertama di Pulau Sumatera yang disematkan terakreditasi A tersebut dalam pencegahan korupsi di balai kendaraan bermotor di Keur Palembang.
“Di balai Keur itu kita sudah mendapat pendampingan KPK, dan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat memadai dan selama operasional kita tidak menerapkan uang tunai sebagai salah satu pencegahan pungutan liar,” tegasnya.
Nah dengan disematkan Kota Palembang Akreditasi A dalam pelayanan masyarakat di Dishub Kota Palembang, khususnya di balai Keur Palembang, tentu akan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.
“Tentunya dengan adanya penghargaan ini kita akan lebih termotivasi lagi untuk terus lebih baik lagi,” tutupnya. (SMSI Sumsel)
