oleh

Kemenkes Apresiasi Penangkapan Pelaku Jasa Pembuatan Sertifikat Vaksin COVID-19 Ilegal

BANDUNG, ENIMTV – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diwakili oleh Kepala Pusat Data dan Informasi mengucapkan terima kasih atas upaya Polda Jawa Barat (Jabar) atas pencegahan penyimpangan dalam program vaksinasi COVID-19. Hal ini disampaikan pada konferensi pers di Aula Gedung Satlantas Jawa Barat, Bandung (14/9/2021).

dr. Anas Maruf menyampaikan, penyalahgunaan wewenang ini bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi.

“Hal ini tentunya akan membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Kita ketahui bahwa jika tidak divaksinasi akan memiliki risiko yang besar terpapar COVID-19 dan jika terpapar akan memiliki risiko dengan gejala berat,” tegas dr. Anas.

Sebelumnya, Polda Jabar berhasil mengungkap dan menangkap dua kasus penyalahgunaan sertifikat vaksinasi. Yaitu adanya pemalsuan sertifikat dan juga penyalahgunaan wewenang dalam akun yang sudah pernah digunakan dan dijual dengan tidak semestinya.

Baca juga:  Sudah P21, Enam Simpatisan KAMI Pelaku Pengeroyokan Terhadap Anggota Polri Segera Disidang

Kasus pertama pada 27 Agustus 2021, pelaku dengan inisial JR, penyidik dari Reskrimsus menemukan akun Facebook bernama “Jojo” untuk menawarkan jasa sertifikat vaksin dan memperdagangkan vaksin tanpa melakukan penyuntikan vaksin, dengan cara mengirimkan Identitas KTP (NIK), dan mengakses dari website P-care, kemudian pemesan akan mendapatkan sertifikat vaksin COVID-19 dan sudah menerbitkan 9 sertifikat dengan biaya sekitar Rp100.000-200.000;

Kasus kedua pada 6 September 2021, dua pelaku berinisial MY dan HH, berperan selaku agen pemasaran yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin melalui sosial media, dibuatkan dan diterbitkan sertifikat vaksin oleh seorang mantan relawan vaksinasi yakni tersangka berinisial IF yang masih bisa mengakses url website https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/login, sampai saat ini para pelaku telah berhasil menerbitkan sertifikat vaksin palsu kurang lebih sebanyak 26 sertifikat dengan harga Rp300.000 per sertifikat vaksin.

Baca juga:  Polri Soal Kompol Yuni Terjerat Narkoba: Kami Dalami Fakta Sebenarnya

“Pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dengan cara apa pun, hal ini merupakan hal yang melawan hukum dan akan diberikan sanksi pasal berlapis minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara,” jelas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol Arif Rahman.

Baca juga:  Panglima TNI: Pembentukan Tiga Satuan Baru Wujudkan Organisasi TNI Yang Adaptif

Pengungkapan sindikasi sertifikat vaksin COVID-19 palsu merupakan hasil cyber patrol pihak kepolisian di media sosial. Pihaknya menegaskan bahwa kasus ini merupakan bagian dari illegal authorization, di mana terjadi penyalahgunaan akses.

Pemerintah juga mengimbau agar semua data pribadi yang sudah dimiliki melalui PeduliLindungi untuk dijaga dan tidak disebarluaskan sehingga tidak digunakan orang lain untuk disalahgunakan.

Hadir dalam Konferensi Pers yaitu Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI dr. Anas Maruf,  Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol Arif Rahman, Kepala Dinkes Provinsi Jawa Barat dr. R. Nina Susana dan Kabid Humas Polda Jabar Erdi Ardimulan. (*)

Sumber: Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *