oleh

Kemenhub Terbitkan Peraturan Keselamatan di Jalan Bagi Pesepeda

JAKARTA, ENIMTV – Guna mewujudkan ketertiban berlalu lintas dan menjamin keselamatan penggunaan sepeda di jalan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan peraturan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Dilansir dari ANTARA, ada beberapa aspek utama yang diatur, salah satunya persyaratan teknis sepeda, di mana sepeda digolongkan menjadi dua kategori yakni sepeda untuk kepentingan umum yang dapat digunakan sehari-hari oleh masyarakat dan kepentingan olahraga.

“Ke depannya kami mengharapkan bahwa sepeda ini dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari masyarakat seperti ke sekolah, kantor, pasar, atau ke mall,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (19/9/2020).

Baca juga:  Kemenhub dan TNI AD Gelar Serbuan Vaksinasi di Kabupaten Bogor

Ada 7 jenis persyaratan keselamatan yang harus dipenuhi pesepeda saat di jalan yaitu, spakbor, bel, sistem rem, lampu, alat pemantul cahaya berwarna merah, alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning, dan pedal.

Dalam PM 59/2020 disebutkan bahwa penggunaan spakbor dikecualikan untuk jenis sepeda balap, sepeda gunung, dan jenis sepeda lain.

Untuk penggunaan lampu dan alat pemantul cahaya juga disebutkan harus dipasang pada malam hari dan dalam kondisi jarak pandang terbatas karena gelap, saat turun hujan lebat, berada di terowongan, atau pada saat kondisi jalanan berkabut.

Baca juga:  Penjual Surat Keterangan Palsu Diamankan Polres Cilegon

“Saat berkendara di jalan terutama pada malam hari, para pesepeda harus menyalakan lampu dan menggunakan pakaian maupun atribut yang memantulkan cahaya. Jangan lupa harus menggunakan alas kaki atau sepatu serta yang penting juga yaitu memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas, serta menggunakan helm untuk pesepeda,” ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, pemerintah berharap pada pengelola gedung, sekolah, kantor, dapat menyediakan tempat parkir sepeda di masing-masing gedung, sehingga nantinya ada perubahan kebiasaan masyarakat kita. Dari yang biasanya menggunakan sepeda motor jadi menggunakan sepeda.

Baca juga:  Gandeng CDP, PTBA Akselerasi Net Zero Karbon

Mengenai lokasi parkir, dalam PM 59/2020 ini dituliskan bahwa fasilitas parkir umum untuk sepeda berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan tidak mengganggu arus pejalan kaki, serta terdapat rak, tiang, atau sandaran yang memungkinkan bagi sepeda untuk dikunci atau digembok.

Selain itu, dalam regulasi ini juga dijabarkan mengenai parkir umum harus disediakan oleh setiap penyelenggara fasilitas umum, seperti simpul transportasi, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, dan tempat ibadah. Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan sepeda di daerahnya sesuai karakteristik dan kebutuhan tiap daerah. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.