JAKARTA, ENIMTV – Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penanganan pandemi Covid-19 mengelola pelaksanaan jaring pengaman sosial program-program bantuan sosial (bansos) secara reguler dan khusus.
Beberapa pengelolaan yang dilakukan, Mensos menyampaikan sebagai berikut:
Pertama, progres dari penyaluran bantuan sosial reguler.
Bantuan ini, menurut Mensos, ada dua yakni program PKH (Program Keluarga Harapan) dan program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
”Untuk program PKH untuk realisasi per bulan Juni ini sudah 95,4% yaitu 9,543 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah menerima dana, totalnya sekitar Rp2,42 triliun,” ujar Mensos saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu (17/6).
Sisa untuk di bulan Juni, menurut Mensos, ada kurang lebih 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan atau belum menerima dana kurang lebih sekitar Rp130 miliar.
”Insyaallah sampai akhir bulan ini akan tersalurkan sehingga pencapaiannya bisa 100%, yaitu 10 juta keluarga penerima manfaat,” kata Mensos.
Target 20 juta ini, menurut Mensos, memang belum bisa tercapai 100% mengingat pada saat pandemi Covid-19 ini harus menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan dan juga sebagian besar daripada sisa target 20 juta Keluarga Penerima Manfaat ini berada di wilaya-wilayah yang memang remote area atau tidak mudah terjangkau.
”Insyaallah di bulan depan kita bisa mencapai 20 juta keluarga untuk program Kartu Sembako atau BPNT ini sehingga target 20 juta Keluarga Penerima Manfaat bisa tercapai,” terang Mensos.
”Dari 6 tahap dalam 3 bulan penyaluran yang kita mulai di bulan April sudah diselesaikan sebanyak 4 tahap, baik untuk DKI Jakarta dan Bodetabek. Sekarang sudah memasuki tahap kelima 15 Juni sampai nanti 29 Juni, dan pada tanggal sekitar 14 Juli akan selesai untuk gelombang pertama progress report pasar sembako di wilayah Jabotabek ini dengan target 1,9 juta KPM,” ungkap Mensos.
”Jadi bulan Juli sampai Desember ada 6 tahap penyaluran, setiap bulannya adalah Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat,” imbuh Mensos.
Diakui Mensos, pihaknya telah bertemu dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mendapatkan konfirmasi bahwa untuk Juli dan Desember Pemprov DKI akan fokus ke program lain dan tidak akan melanjutkan program Bansos Sembako yang dijalankan di bulan ini.
”Sehingga target keluarga yang menerima program bansos Sembako di wilayah DKI yang di tahap ke-4, 5, 6 ini jumlahnya adalah 2,1 juta keluarga, nanti Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga. Jadi di tahap 4, 5, 6 ini masih berlanjut dengan target 2,1 juta keluarga dibagi 1,3 juta keluarga oleh Kementerian Sosial dan 800 ribu keluarga oleh Pemprov DKI untuk yang bulan Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga dan akan dikelola atau di-handle seluruhnya oleh Kementerian Sosial,” ujarnya.
Menyangkut data, Mensos mengakui sudah sampaikan kepada Pemprov DKI agar apabila masih ada data-data yang kurang segera dilakukan perbaikan dan Kemensos juga siap untuk menerima perbaikan-perbaikan data tersebut, sehingga pada penyaluran berikutnya khususnya gelombang kedua, yaitu Juli sampai Desember, data-data yang diterima sudah lebih baik lagi.
”Realisasi per hari ini kurang lebih 73,3% dari target 9 juta, yaitu kurang lebih 6,597 juta keluarga atau senilai Rp3,96 triliun yang sudah diserahkan kepada keluarga yang masuk di dalam data kami,” terangnya.
Beberapa upaya yang dilakukan bagi daerah-daerah yang belum siap memenuhi alokasi atau kuotanya, menurut Mensos, antara lain adalah mengalihkan sisa kuota daerah tersebut kepada daerah yang lebih siap untuk menyalurkan.
”Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan terima kasih kepada Bapak Mendagri beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan telegram kepada beberapa daerah yang belum melakukan perbaikan data, khususnya di dalam rangka penyaluran atau percepatan penyaluran bansos tunai di daerahnya,” jelas Mensos.
Kendala lain yang ditemui di lapangan, menurut Mensos, adalah harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga tidak bisa membiarkan antrean-antrean yang terlalu panjang dan berdesak-desakan.
Upaya yang dilakukan, menurut Mensos, adalah kepada PT Pos sebagai mitra penyalur untuk membuka jam operasional Kantor Pos sampai jam 10 malam bahkan juga meminta untuk membuka loket-loket pembayaran tidak hanya di dalam Kantor Pos tapi juga seperti di kantor kelurahan atau di balai desa.
Beberapa daerah yang tergolong di-remote area, Mensos sampaikan akan melakukan penyaluran sekaligus tiga tahap, jadi tidak per tahap 1, 2, 3, khusus untuk beberapa daerah akan sekaligus melakukan penyaluran tiga tahap.
”Sehingga orang atau keluarganya yang mendapatkan bantuan tersebut datang dan langsung kita berikan tiga tahap, yaitu 3 x Rp600.000 menjadi Rp1,8 juta. Sehingga tidak perlu lagi kembali ke loket atau kembali ke Kantor Pos untuk menerima bantuan sosial dan itu juga akan membuat penyaluran BST ini lebih cepat,” pungkas Mensos. (*)
Sumber: Setkab RI
