MUARA ENIM, ENIMTV – Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Muara Enim Ahmad Imam Mahmudi mendorong Bupati Muara Enim H. Edison agar mengubah regulasi program seragam sekolah gratis.
Imam mengatakan, jangan sampai program seragam sekolah gratis dengan tujuan mulia itu justru dijadikan ajang bancakan proyek oleh segelintir oknum.
“Oleh karena itu, kita dorong Bupati agar masalah baju seragam gratis ini diubah regulasinya, bukan dijadikan ajang proyek, tapi diberikan secara langsung kepada wali murid/orang tua dengan teknis yang dibuat sedemikian rupa sesuai aturan,” kata Imam kepada awak media, Rabu 14 Mei 2025.
Menurut Imam, program seragam gratis yang berjalan selama ini tidak efektif. Mulai dari jumlah seragam yang sudah tersampaikan kepada penerima, kadang ada yang kebesaran dan kekecilan.
“Selama ini yang sudah berjalan kita tidak tahu penjahitnya di mana dan kebanyakan monopoli. Itulah yang namanya proyek, tidak akan sukses dan terjadi persoalan terus, jadi ajang bancakan. Maka, ubah regulasinya itu kita dorong Bupati,” ungkapnya.
Imam menuturkan, tidak perlu lagi ada koordinir-koordinir, kecuali kelompok wali murid di sekolah dan penjahit-penjahitnya.
“Dengan demikian, seluruh penjahit lokal di kabupaten akan menikmati dari anggaran itu,” tuturnya.
Imam pun mengapresiasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim yang akan mengutamakan penjahit-penjahit lokal dalam program seragam gratis ini.
“Kalau seragamnya ada yang lebih diambil lagi, kalau kurang ya ditambah. Secara otomatis ketika wali murid yang ada di Semendo Darat Ulu (SDU) tidak mungkin dia menjahit di Muara Enim, pasti mereka menjahit di sana (SDU, red). Penjahit-penjahit harus ada stempel cap dan nama sebagai nota pesanan,” ujarnya.
Selain itu, sambung Imam, Bupati juga harus menegaskan jangan ada pemotongan satu rupiah pun terhadap bantuan seragam sekolah graits ini.
“Uang ini harus tersampaikan kepada wali murid. Maka pengawalan unsur APH, Pers, LSM dan Ormas itu nanti sampai ke bawah,” imbuhnya.
Jika memang ditemukan ada penyalahgunaan, tentunya menjadi tanggung jawab dari wali murid yang sudah menerima uang untuk seragam gratis ini.
“Saya yakin wali murid tidak akan berani menyalahgunakan masalah anggaran untuk seragam ini,” ucapnya.
Terkait masalah regulasi, Imam meyakini bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim banyak diisi oleh orang-orang pintar.
“Sekarang kan Pemkab banyak orang pintar, pelaksana teknis ada, terus masalah aturan konsultasi dengan Pemerintah Pusat tentang peraturan dan regulasi secara teknis masalah seragam gratis ini. Payung hukumnya jelas, laksanakan dan selesai,” pungkasnya. (Aal)
