MUARA ENIM, ENIMTV – Penjabat (Pj) Sekda Muara Enim Emran Thabrani memimpin rapat Kerangka Acuan Kerja Sama (KAK) perihal Memorandum of Understanding (MoU) bersama BPJS Kesehatan, di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Jumat sore (10/12/2021).
Menurut Pj. Sekda, ada poin yang harus direvisi pada MoU dengan BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, yaitu terkait sanksi tidak perlu dimasukkan butir-butir yang mengenai pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), cukup saja sanksi bila keterlambatan dikenakan sanksi yang sifatnya pelayanan kesehatan.
“Terus terang, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Muara Enim berkomitmen kuat dengan Pemerintah Pusat, apa yang diminta harus dipenuhi oleh Pusat, pasti dilakukan oleh Pemkab Muara Enim,” ujar Emran.
Maka dari itu, Pj Sekda meminta kepada Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Bagian Kerja Sama, dan Bappeda untuk mencermati ulang draft MoU.
“Dan koordinasi dengan BPJS Kesehatan Prabumulih untuk bisa memasukkan saran-saran dari hasil rapat dengan pihak BPJS Kesehatan Prabumulih hari ini,” pintanya.
Selain itu, Dinas Kesehatan dan Bappeda diminta menghitung rinci kewajiban Pemkab Muara Enim membayar jaminan BPJS.
“Setelah itu, atur jadwal bersama BPJS kapan waktu tepat untuk penandatanganan MoU. Pemkab Muara Enim menginginkan layanan kesehatan kepada masyarakat harus diberikan secara fleksibel, serta jangan lupa 4 bulan sekali harus dilakukan evaluasi kerja sama yang berjalan dengan BPJS,” ungkap Pj. Sekda.
Turut hadir pada kesempatan ini, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Muara Enim terkait, jajaran BPJS Cabang Prabumulih, dan perwakilan OPD Pemkab Muara Enim terkait. (Aal/Diskominfo-ME)
