oleh

Gubernur HD Tandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Sumsel 2019-2023

PALEMBANG, ENIMTV – Gubernur Sumsel H. Herman Deru melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati tentang rancangan awal perubahan RPJMD Tahun 2019-2023.

Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-33 DPRD Provinsi Sumsel yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (26/7/2021).

Gubernur Sumsel mengatakan perubahan RPJMD ini sangat penting, terutama untuk merumuskan kembali strategi pasca pandemi Covid-19.

“Perlu diadakan penyesuaian makro ekonomi dan keuangan daerah, program strategis daerah dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional dalam Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023,” kata Gubernur yang akrab disapa HD itu.

Baca juga:  Muara Enim Terima Alokasi APBN 2021 Sebesar Rp 2,4 Triliun, Juarsah: Semoga Terserap Secara Maksimal dan Tepat Sasaran

Perubahan RPJMD Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 itu, jelas HD, didasari oleh beberapa regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Baca juga:  Sah! Juarsah Resmi Dilantik Sebagai Bupati Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan 2018-2023

“Serta Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,” jelasnya.

HD mengatakan Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terpenuhinya beberapa syarat, di antaranya yaitu pertama hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri.

Baca juga:  Lantik WR II, USS Percepat Wujudkan Visi Kampus Entrepreneur University

“Kemudian hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,” ujarnya.

“Dan yang ketiga adalah terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional,” pungkas HD. (Aal/Humpro Sumsel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *