oleh

Polri Imbau Masyarakat Cek Dulu Alat Sebelum Tes Corona

JAKARTA, ENIMTV – Bareskrim Polri akan melakukan pengawasan ketat terhadap alat-alat tes pendeteksi COVID-19. Hal itu untuk menghindari kejadian pada pengungkapan kasus penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

“Ya akan kami awasi,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat (30/4/2021).

Komjen Agus mengatakan kasus penggunaan alat tes antigen bekas ini turut menjadi perhatian berbagai pihak. Kejadian ini, kata Agus, turut menjadi momen bagi instansi terkait untuk berbenah.

Baca juga:  Ditjen Perhubungan Laut Tekankan Kemajuan Teknologi Pelayaran Harus Seimbang dengan Peningkatan SDM Transportasi

“Kejadian kemarin tentu bukan hanya menjadi perhatian penegak hukum, tapi juga pihak Kimia Farma juga akan berbenah,” ujar Agus.

Polri mengimbau masyarakat ikut cermat sebelum melakukan tes swab antigen COVID-19. Kalau perlu, masyarakat minta diperlihatkan alat tesnya oleh petugas untuk membuktikan bahwa alat tersebut bukan bekas pakai.

“Masyarakat yang mau di-swab antigen harus mencermati, kalau perlu minta diperlihatkan alat yang akan dipergunakan, yang baru pasti dalam kemasan, bukanya di depan konsumen,” ucap Agus.

Baca juga:  Ciptakan Medsos Bersih dan Sehat, Virtual Police Resmi Beroperasi

Sebelumnya, polisi menetapkan lima tersangka kasus penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Aksi tersebut dilakukan untuk mencari untung. Mereka diduga mendapat Rp 30 juta tiap hari dari aksi menggunakan alat tes antigen bekas itu.

Kelima tersangka itu adalah eks Business Manager Laboratorium Kimia Farma Jl Kartini Medan PM (45), mantan kurir laboratorium Kimia Farma SR (19), mantan CS di laboratorium Klinik Kimia Farma DJ (20), mantan pekerja bagian admin lab Kimia Farma Jl Kartini Medan M (30), dan mantan pekerja bagian admin hasil swab R (21).

Baca juga:  Menhub: Transportasi Merajut Nusantara, Membangun Bangsa

Kelimanya dijerat Pasal 98 ayat (3) juncto Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 8 huruf (b), (d) dan (e) juncto Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (*)

Sumber: Divisi Humas Polri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *