MUARA ENIM, ENIMTV – Dalam rangka untuk mewujudkan serta meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berintegritas, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim Drs. Emran Tabrani, M.Si. menghadiri undangan rapat dari Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, S.H., M.M., terkait koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, di ruang rapat Auditorium Graha Bina Praja Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (15/4/2021).
Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bersama KPK RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan itu dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si., didampingi Direktur Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah II Brigjen. Pol. Yudhiawan Wibisono, S.I.K., M.Si.,
Setelah mengikuti rapat tersebut, Pj. Sekda menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan yang telah menginisiasi terlaksananya pertemuan langsung bersama ketua KPK Republik Indonesia.
Menurutnya, hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi penyelenggara Pemerintahan termasuk Kepala Daerah untuk langsung menyampaikan aspirasi, saran, pendapat, serta pemikiran terkait kebijakan dan pengambilan keputusan oleh penyelenggara Pemerintahan maupun Kepala Daerah tentang pengadaan barang dan jasa sekaligus permasalahan lainnya di masing-masing daerah.
Sementara itu, dalam arahannya, Ketua KPK Republik Indonesia menekankan kepada Kepala Daerah, juga termasuk penyelenggara Pemerintahan di Daerah agar berkomitmen mendukung tugas dan fungsi APIP sebagai Strategic Partner, dirinya mengharapkan hal ini dapat menjadi Trusted Advisor atau penasihat yang baik bagi Kepala Daerah, dan sebagai Early Warning System untuk memberikan masukan sebelum terjadi penyimpangan dengan memetakan risiko.
Lebih lanjut, Ketua KPK menegaskan pentingnya peran Kepala Daerah, di antaranya mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional. (Prokopim-ME/Aal)
