oleh

Kuasa Hukum PT. LPPBJ Sampaikan Klarifikasi Atas Tuduhan Fitnah Perusakan Hutan

LAHAT, ENIMTV – KUASA HUKUM PT. Lahat Pulau Pinang Bara Jaya (PT. LPPBJ), Renaldy Thamrin memberikan klarifikasi terhadap timbulnya simpang siur pemberitaan yang telah tayang di salah satu media online akhir-akhir ini. Menurutnya, pemberitaan tersebut cenderung menggiring opini dan menyesatkan, sedangkan proses hukum masih berjalan terhadap Darmansyah selaku mantan Direktur PT. LPPBJ.

Renaldy Thamrin menjelaskan, dalam hal ini, ia berpandangan bahwa ada indikasi kuat kliennya telah difitnah oleh segelintir oknum tertentu terkait persaingan bisnis.

Hal ini patut diduga bahwa serangan OPINI PUBLIK yang tiba-tiba bermunculan entah darimana sumbernya dengan membabi buta, bahkan oleh pihak-pihak yang tidak tahu menahu terhadap pokok permasalahan,

Entah apa motif sesungguhnya dibalik perbuatan ini, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/08183/III/2020/Bareskrim tertanggal 31 Maret 2020, yang masih dalam proses penyidikan ini, sudah pasti menimbulkan pertanyaan khalayak ramai, baik pemerhati hukum maupun masyarakat luas.

Baca juga:  Ketua Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan dengan Lindungi Diri, Keluarga, dan Lingkungan

“Mengapa hal ini tidak diproses di kepolisan setempat, baik POLSEK MERAPI atau MAPOLRES LAHAT, bahkan POLDA SUMATERA SELATAN, agar seimbang dengan teori HUKUM PIDANA INDONESIA “LOCUS DELICTI,” ujar Renaldy kepada Enimtv.com, Senin (2/11/2020).

Renaldy juga mengungkapkan bahwa, saat dalam prosesnya sendiri, para penyidik BARESKRIM setidaknya sudah 3 (tiga) kali mondar-mandir untuk melakukan pemeriksaan di Kabupaten Lahat, maupun di Kota Palembang dengan proses pemeriksaan dilakukan di luar tempat sebagaimana surat panggilan.

“Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan tersendiri, baik bagi saksi-saksi yang dipanggil, maupun bagi media yang turut mengawasi perkembangan kasus ini,” ujarnya.

Lalu, masuk kepada inti permasalahan, bahwa untuk menyikapi terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Jo Pasal 17 Ayat (1) dan/atau Pasal 97 ayat (1) dan/atau ayat (2) Jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh tim penyidik Bareskrim Mabes Polri Direktorat Tipidter, yang diduga dilakukan oleh Darmansyah mantan Direktur PT. LPPBJ di salah satu media online.

Baca juga:  Percepat Vaksinasi, Kapolri Tegaskan Siap Bekerja Sama dengan Semua Pihak

Atas semua ini, kuasa hukum Darmansyah, Renaldy Thamrin menyampaikan beberapa poin penting. Dengan garis besar bahwa tuduhan yang dituduhkan kepada Darmansyah mantan Direktur PT. LPPBJ menurutnya adalah tidak BENAR.

Renaldy menerangkan, hal ini berdasarkan pada fakta tanggal 4 Agustus 2020, tim Bareskrim bersama dengan pihak/instansi terkait langsung meninjau ke lapangan, dengan temuan-temuan bahwa jalan setapak yang dimaksud adalah jalan yang dipergunakan masyarakat setempat untuk menuju perkebunan masyarakat yang lebarnya tidak lebih dari 4 meter, dengan ada bebatuan besar, sangat tidak masuk akal jika jalan itu digunakan untuk operasional pertambangan.

Baca juga:  Pemerintah Kembali Gulirkan Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja/Buruh

Selanjutnya, ketika berjalan masuk menelusuri jalan setapak tersebut kurang lebih 1 km, tim menemukan bekas BOR Tambang PTBA (Bukit Asam) yang sudah tua dan tugu sebagai batas hutan lindung, tim Bareskrim telah memasang Police Line (Garis Polisi) di sana.

Artinya bahwa, kata Renaldy, apa yang disangkakan kepada Darmansyah itu adalah bukan sesuatu yang pernah dilakukan olehnya. karena PT. LPPBJ sendiri tidak pernah ada kaitannya dengan jalan setapak tersebut.

“Hasil pantauan kami di lokasi, POLICE LINE (Garis Polisi) yang dipasang oleh BARESKRIM MABES POLRI berjarak ± 1 KM dari Jalan Hauling dan jarak dengan Tambang PT. LPPBJ itu mencapai 9 kilometer lebih,” terangnya. (Endi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *