MUARA ENIM, ENIMTV – Dalam rangka meningkatkan sinergi dan komunikasi antarlembaga, Kantor Imigrasi Kelas IIB Non TPI Muara Enim melakukan audiensi dengan Bupati Muara Enim, di ruang rapat Bupati Muara Enim, Rabu (2/7/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Muara Enim Edison didampingi Inspektorat, BPKAD dan instansi terkait. Sedangkan dari Imigrasi hadir langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas IIB Non TPI Muara Enim Ragil Putra Dewa bersama staf.
Kepala Kantor Imigrasi Muara Enim Ragil Putra Dewa menjelaskan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim membawahi 9 Kabupaten/Kota di Sumsel.
Untuk mempermudah pelayanan, lanjut Ragil, Imigrasi sudah mengeluarkan E-paspor, atau paspor elektronik, yang menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan paspor biasa.
Keuntungan utamanya adalah keamanan data yang lebih tinggi karena adanya chip yang menyimpan data biometrik pemegang paspor, seperti sidik jari dan foto wajah.
Selain itu, e-paspor memungkinkan proses imigrasi yang lebih cepat karena pemegang dapat menggunakan jalur otomatis (autogate) di bandara, serta berpotensi mendapatkan fasilitas bebas visa di beberapa negara.
“Kedatangan kami adalah untuk meningkatkan sinergi dan komunikasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Muara Enim Edison, menyambut baik dan berterima kasih atas audiensi tersebut.
Memang sebelumnya dirinya sempat bertanya-tanya bagaimana berkoordinasi dengan Imigrasi Muara Enim sebab ada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang harus dikoordinasikan seperti masalah penanganan TKA dan sebagainya.
Oleh karenanya, dengan kedatangan hari ini, bisa meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Saya dahulu ketika di BPN yang merupakan lembaga vertikal, ketika bertugas disuatu tempat prioritas langsung sowan dengan kepala daerah setempat untuk bersinergi, meski kepala daerah tersebut bukan atasan langsung kita,” ungkap Edison.
Ke depan, lanjut Edison, pihaknya berharap kepada semua lembaga, stakeholder dan lainnya untuk bisa bersinergi sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pembangunan daerah. (Aal)
