oleh

Polisi Ungkap Kasus Pengoplosan Gas Elpiji 3 Kg, Dua Orang Ditetapkan Tersangka

JAKARTA, ENIMTV – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan pengoplosan elpiji bersubsidi 3 kilogram di wilayah Jakarta dan Bekasi. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Dirtipidter Brigjen Pipit Rismanto mengatakan tersangka kasus ini diduga menyuntikkan isi dari tabung 3 kilogram ke tabung gas ukuran 12 dan 50 kilogram alias nonsubsidi.

“Kami melakukan penegakan hukum terkait adanya penyalahgunaan elpiji dari subsidi kilogram yang kemudian disuntik dipindahkan menjadi 12 dan 50 kilogram,” ujar Pipit di Mabes Polri, Rabu (13/4/2022).

Baca juga:  Bareskrim Polri Sita Ratusan Satwa Dilindungi Tak Berizin di Cicurug Sukabumi Jawa Barat

Brigjen Pipit Rismanto mengatakan tersangka kasus ini diduga menyuntikkan isi dari tabung 3 kilogram ke tabung gas ukuran 12 dan 50 kilogram alias nonsubsidi. Pipit menyebut dugaan pengoplosan gas bersubsidi ini terjadi di dua lokasi, yakni di Desa Burangkeng, Kabupaten Bekasi, dan di Jatinegara, Jakarta Timur.

“Dua orang pelaku yang sudah diamankan berinisial FG dan JR,” papar Pipit.

Baca juga:  Tindaklanjuti UU Ciptaker, Kemendes PDTT Segera Siapkan RPP BUMDes

Brigjen Pipit mengatakan isi dari tabung gas 3 kg dipindahkan menggunakan selang regulator. Gas nonsubsidi yang sudah dioplos itu nantinya dijual dengan harga di bawah pasaran.

“Ukuran 12 dan 50 kilogram dijual dengan harga di bawah standar dengan market yang mungkin di market-market kecil atau warung-warung,” ucapnya.

Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 2.214 tabung elpiji ukuran 3 kg, 702 tabung gas ukuran 12 kg, 54 tabung gas ukuran 50 kg, 168 selang regulator, serta 6 timbangan elektronik.

Baca juga:  Polri Ungkap Sepak Terjang Organisasi Teroris JI Pimpinan Para Wijayanto

Kedua tersangka dijerat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 8 ayat 1 huruf b dan c Tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 2 miliar. (*)

Sumber: Divisi Humas Polri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.