oleh

Kapolri Ingatkan Jajarannya Jaga Netralitas di Pilkada Serentak 2020

JAKARTA, ENIMTV – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengingatkan jajarannya untuk menjaga netralitas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang.

Hal itu ditegaskan Kapolri dalam Surat Telegram Nomor STR/800/XI/HUK.7.1./2020 tertanggal 20 November 2020 tentang Netralitas Anggota Polri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Kadiv Propam Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo mewakili Kapolri Jenderal Idham Azis.

Baca juga:  Bareskrim Polri Minta Jajarannya Tak Segan Hukum Mati Pengedar Narkoba

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi oleh awak media membenarkan perihal surat telegram tersebut.

“Iya benar,” kata Argo¬†seperti dilansir dari ANTARA di Jakarta, Minggu, (22/11/2020).

Dalam surat telegram tersebut disebutkan bahwa anggota Polri dilarang untuk membantu deklarasi pasangan calon Pilkada, meminta sumbangan, memasang atribut pasangan calon pilkada dan mempromosikan pasangan calon tertentu.

Baca juga:  Dugaan KKN, Kadisdik dan Kepala Bappeda Lampura Saling Lempar Kesalahan

Selain itu, anggota Polri juga tidak boleh melakukan foto bersama dengan pasangan calon pilkada atau berfoto dengan gaya yang identik dengan paslon tertentu.

Anggota Polri dilarang memberikan dukungan politik, menjadi pengurus, memberikan keuntungan atau fasilitas pada paslon tertentu dan melakukan black campaign.

Sementara terkait penyelenggaraan perhitungan suara, anggota Polri tidak boleh memberikan informasi terkait perhitungan suara dan menjadi anggota KPU atau Bawaslu.

Baca juga:  Bareskrim Polri Bongkar Situs Judi Online yang Tayangkan Adegan Seks Streaming

Demi mengawasi kenetralan anggota Polri, Kapolri meminta agar pengawasan internal ditingkatkan dan segera melakukan pelaporan jika ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Kapolri juga menegaskan anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas.

Kapolri juga meminta kepada Bhayangkari yang memiliki hak suara agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang tersebut karena dapat berpengaruh terhadap institusi Polri. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *