MUARA ENIM, ENIMTV – Ratusan Wali Murid TK Negeri 1 Muara Enim melayangkan surat Mosi Tidak Percaya dan mengancam demo terhadap
kepemimpinan oknum Kepala TK Negeri 1 Muara Enim YH.
Pasalnya, diduga selama menjabat sebagai Kepala TK Negeri 1 Muara Enim tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, baik yang berasal dari BOP maupun yang dikelola oleh Komite Sekolah.
“Keresahan kami ini sudah lama semenjak YH menjabat sebagai Kepala TK. Dan sekarang sudah puncaknya,” ujar Ketua Komite M. Hanapi didampingi Bendahara Okta dan Wali Murid lainnya, Rabu 1 Oktober 2025.
Menurut Hanapi, bahwa pihaknya, yakni Wali Murid TK Negeri 1 Muara Enim Tahun Ajaran 2025-2026 sudah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dengan tembusan ke Bupati Muara Enim dan Inspektorat, perihal menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Yanti Hartati, S.Pd., M.M. selaku Kepala TK Negeri 1 Muara Enim.
“Kami memohon kepada pak Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim untuk dapat menonaktifkannya dari jabatannya. Jika keluhan kami tidak ditanggapi, kami akan menggelar demo, sebab ini adalah surat yang kedua kali kami kirimkan,” tegasnya.
Adapun alasan pertimbangan atas ketidakpercayaan tersebut, lanjut Hanapi, bahwa Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 menetapkan uang pendaftaran sebesar Rp 1.085.000 untuk seragam sekolah, buku penunjang belajar selama 1 tahun, dan ATK anak masuk sekolah 1 tahun.
Namun, ternyata kualitas barang seragam sekolah tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan, buku penunjang & ATK anak tidak mencukupi.
Selain itu, Panitia SPMB juga meminta uang Rp 20 ribu per anak dengan alasan untuk membeli materai, namun sampai sekarang tidak pernah digunakan dalam pemberkasan SPMB.
“Malah kami membeli sendiri materinya.
Lalu, wali murid dibebani dana pengadaan ATK kantor, biaya perayaan hari besar jika ingin diadakan dan biaya perawatan sarana & prasarana,” bebernya.
Bahkan, yang paling mencurigakan adalah pihak sekolah tidak mau transparan mengenai alokasi dana BOP. Akhirnya wali murid yang terbebani seperti harus membayar gaji tenaga honor Guru Kelompok A, Staf Tata Usaha, Petugas Kebersihan, Petugas Jaga Malam, dan gaji Operator Dapodik.
Lebih anehnya lagi, wali murid juga dibebani membayar tagihan bulanan PLN, PDAM dan TELKOM (Internet).
Padahal, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah RI Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, itu jelas tertulis salah satu kegunaan Dana BOS Pendidikan tersebut adalah untuk membayar bulanan PLN, PDAM dan Internet.
“Kami heran, selama ini sebelum ia menjabat sebagai Kepala TK biaya-biaya di atas tidak ada seperti tagihan PLN, PDAM dan Internet. Apakah pemerintah tidak menyiapkan anggaran tersebut, bila perlu APH melakukan pemeriksaan sehingga terang benderang,” tambah Okta.
Atas carut marut tersebut, lanjut Okta, akhirnya Komite Sekolah atas dukungan para wali murid akhirnya bersikap meminta transparansi dan keadilan
demi kepentingan anak didik dan mutu pendidikan TK Negeri 1 Muara Enim.
Kemudian, pihaknya mempertanyakan juga apakah wajar atau boleh jabatan Kepsek dijabat oleh Plt sampai tiga tahun, apakah tidak ada SDM yang mumpuni sehingga harus mempertahankan seseorang.
“Sekolah swasta saja dibantu oleh pemerintah, apalagi ini sekolah negeri masa tidak ada bantuannya. Kami bukannya tidak peduli dengan kemajuan sekolah, namun sebaliknya kami peduli. Harusnya pihak sekolah transparan sehingga kami tahu kekurangannya apa, tetapi bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok,” tegas Okta yang menjabat sebagai Bendahara Komite.
Anehnya lagi, sambung Okta, bahwa dirinya bersama pengurus komite yang lain sebelumnya sudah melalui pemilihan, dan para wali murid sepakat mempercayakan kepadanya sebagai pengurus komite.
Namun, semenjak pihaknya kritis dengan kebijakan Kepala TK, kepengurusan Komite Sekolah belum sah karena belum ditandatangani olehnya sebagai Kepala TK, sehingga direncanakan akan dilakukan pemilihan ulang untuk kepengurusan Komite.
“Kami tidak masalah diganti, karena kami memperjuangkan aspirasi para wali murid. Sebab uang yang kami kelola adalah uang wali murid bukan uang sekolah. Jika tidak benar kami yang akan disalahkan oleh wali murid,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Drs. H. Rusdi Khairulah, M.Si. membenarkan jika surat pengaduan Mosi Tidak Percaya tersebut sudah masuk dan diterimanya dan telah diteruskannya ke bidang ketenagaan untuk segera disikapi dan diproses sesuai dengan prosedur dan aturan berlaku.
“Surat sudah kami terima dan sudah saya teruskan ke bidang ketenagaan untuk disikapi dan diproses sesuai dengan prosedur dan aturannya,” ujar Rusdi singkat.
Terpisah, Bupati Muara Enim H. Edison, S.H., M.Hum. mengaku belum mendapatkan laporan perihal tersebut. Untuk itu, dirinya akan memerintahkan OPD terkait untuk segera menindaklanjutinya.
Jika pengaduan tersebut benar, untuk segera dipindahkan jangan sampai membuat gaduh.
“Kalau sampai ratusan wali murid sampai membuat surat Mosi Tidak Percaya, berarti diduga kuat Kepseknya yang bermasalah. Nanti saya akan lihat dan pelajari,” tegas Edison. (Aal)
