MUARA ENIM, ENIMTV – Plt. Bupati Muara Enim menghadiri Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Kesepakatan Pemanfaatan Aset antara Pemerintahan Daerah dengan PT. Pertamina (Persero) Bersama Pimpinan KPK melalui Video Conference, Kamis (9/7/2020).
Turut hadir Walikota Prabumulih, Bupati Musi Banyuasin, dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).
Dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual tersebut, Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H., didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Ir. H. Hasanudin, M,Si., serta kepala dinas/instansi Pemkab. Muara Enim di Ruang Rapat Bupati Muara Enim.
Dalam arahannya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. mengatakan ada 4 (empat) fokus kerja KPK yaitu yang pertama, Korupsi bidang bisnis yang banyak terdapat resiko Fraud Bisnis. Kedua, Korupsi bidang politik meliputi penetapan regulasi pendanaan partai, suap menyuap, jual beli suara. Ketiga, Korupsi bidang penegakan hukum terkait proses berperkara dan Yudikatif. Keempat, Korupsi bidang layanan publik mencangkup pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pusat pelayanan, dan fasilitas publik.
Lebih lanjut, mantan Kapolda Sumsel itu menegaskan kepada semua kepala daerah agar jangan ada permainan dalam pemanfaatan dana Covid-19. KPK sudah menyiapkan 15 satgas pencegahan penyalahgunaan anggaran Covid-19, dan 8 satgas tambahan yang siap bekerja apabila ada yang menyalahgunakan anggaran tersebut.
Firli juga menjelaskan terkait permasalahan korupsi yang begitu besar di suatu daerah, KPK mempunyai terobosan berupa 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan dengan melakukan kajian dengan memperbaiki sistem, dan pendekatan penindakan agar memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat.
Plt. Bupati Muara Enim dalam hal ini mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim siap mendukung penuh langkah KPK dalam penanganan korupsi. Terkait temuan BPK-RI mengenai aset Pemkab. Muara Enim yang belum bersertifikat, akan segera dipercepat penyelesaiannya sehingga semua aset milik Pemkab. Muara Enim bersertifikat dan legal. (*)
